.webp)
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mewanti-wanti munculnya klaster demo di tengah pandemi virus Corona (COVOD-19). Airlangga pun menyinggung arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal peringatan munculnya klaster baru.
"Tadi arahan Bapak Presiden bahwa perlu diingatkan kepada masyarakat bahwa sekarang situasinya masih dalam pandemi COVID sehingga tentu kegiatan-kegiatan unjuk rasa itu diharapkan tidak membawa klaster demo baru, sehingga itu yang diingatkan oleh pemerintah," kata Airlangga dalam konferensi pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Kabinet, Senin (12/10/2020).
Airlangga menekankan agar masyarakat terus mematuhi protokol kesehatan untuk pencegahan virus Corona. Ia sekali lagi mewanti-wanti agar aksi unjuk rasa tidak menjadi klaster baru Corona.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bahwa dalam situasi COVID ini kita harus tetap menjalankan apa yang selalu disampaikan oleh Satgas BNPB, yaitu kita harus menjaga jarak, memakai masker, dan sering mencuci tangan. Dan sekali lagi, kegiatan-kegiatan demo atau unjuk rasa jangan menjadi klaster pandemi baru," ujarnya.
Seperti diketahui, terjadi gelombang aksi demonstrasi besar-besaran menolak omnibus law UU Cipta Kerja. Aksi demonstrasi berlangsung di sejumlah daerah di Indonesia.
Khusus di Jakarta, pihak kepolisian telah melakukan rapid test terhadap kelompok-kelompok yang diamankan saat mengikuti aksi. Ada puluhan yang hasilnya reaktif dan kini diisolasi di Wisma Pademangan.
Sementara itu, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito sebelumnya juga sempat menyinggung soal munculnya klaster demo. Ia mengingatkan massa aksi tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan virus Corona.
"Saat ini terdampak kelompok masyarakat yang berinisiatif menyampaikan aspirasinya secara terbuka kepada pemerintah, dengan jumlah massa yang cukup banyak, maka penyampaian aspirasi ini memiliki potensi yang besar untuk tumbuh menjadi klaster COVID-19," jelas Wiku dalam siaran pers di kanal Youtube BNPB, Kamis (8/10).
Tonton juga video 'Airlangga Sebut Omnibus Law Untuk Beresin Regulasi yang Obesitas':
