Round-up

Pesan Waspada untuk Prabowo Demi ke Paman Sam Tanpa Ada Gugatan

Tim detikcom - detikNews
Senin, 12 Okt 2020 05:18 WIB
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.
Foto: Jefrie Nandy Satria/detikcom
Jakarta -

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto akhirnya mendapatkan visa dan diundang ke Amerika Serikat (AS) pekan depan. Namun, pesan waspada untuk Prabowo muncul agar tidak adanya gugatan.

Hal ini disampaikan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana. Dia meminta pemerintah Indonesia memastikan keamanan Ketua Umum Partai Gerindra itu saat berada di Amerika.

Hikmahanto mengatakan permintaan itu bukan tanpa alasan. Dia menyebut selama 20 tahun ini AS menolak memberikan visa kepada Prabowo, karena dugaan keterlibatannya dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Timor Timur.

"Amerika Serikat selama ini menolak memberikan visa berkunjung kepada Prabowo karena keterlibatannya pada masa lalu di Timor Timur. Namun demikian Prabowo harus hati-hati saat mengunjungi AS," kata Hikmahanto dalam keterangan tertulis, Minggu (11/10/2020).

Menurut Hikmahanto, pemerintah Indonesia harus meminta jaminan dari pemerintah AS terkait keamanan Prabowo. Terutama terkait jaminan agar Prabowo, tidak diseret ke pengadilan di AS.

"Pemerintah Indonesia wajib meminta jaminan agar Prabowo saat di AS tidak diseret oleh siapa pun ke pengadilan. Terutama korban atau keluarga korban Timor Timur yang bermukim di AS. Perwakilan Indonesia di AS pun harus mencermati kemungkinan adanya gugatan ke Prabowo baik sebelum maupun saat kedatangannya," tuturnya.

Hikmahanto mengatakan diseretnya Prabowo saat berada di AS ke pengadilan sangat mungkin terjadi. Mengingat, hal itu diatur dalam undang-undang di negara tersebut.

"Dalam hukum AS, ada dua undang-undang yang memungkinkan warga negara asing digugat atas tuduhan penyiksaan dan pembunuhan. Dua undang-undang tersebut adalah Alien Tort Claims Act 1789 dan Torture Victim Protection Act 1992. Berdasarkan undang-undang ini korban atau keluarga korban yang mengalami penyiksaan dan pembantaian (extrajudicial killing) di luar AS dapat menggugat pelaku saat keberadaannya di AS. Gugatan diajukan untuk memperoleh ganti rugi," papar Hikmahanto.

Tonton video 'Penjelasan Kemenhan Soal Prabowo Dapat Visa Masuk AS':

[Gambas:Video 20detik]