Amnesty International menyebut keputusan Amerika Serikat (AS) untuk mencabut larangan masuk terhadap Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, sebagai 'bencana bagi hak asasi manusia (HAM) di Indonesia'.
"Statusnya sebagai Menteri Pertahanan seharusnya tidak menjadi pengecualian baginya untuk mendapatkan visa," tutur Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, seperti dilansir AFP, Jumat (9/10/2020).
"Jika visa diberikan tanpa prasyarat yang konkret dan bermakna, itu akan menjadi bencana bagi hak asasi manusia (HAM) Indonesia, sebuah keputusan yang sangat disayangkan," tegasnya.
Kedutaan Besar AS di Jakarta, sebut AFP, menolak untuk memberikan komentar terkait hal ini, dengan mengutip alasan kerahasiaan aturan visa.
Sementara Kementerian Pertahanan RI telah memastikan Prabowo diundang untuk berkunjung ke AS. Undangan itu disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan AS, Mark Esper. Kunjungan Prabowo ke AS akan dilakukan pada 15-19 Oktober mendatang.
"Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto diundang oleh Pemerintah Amerika Serikat melalui Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper untuk berkunjung ke Amerika Serikat pada tanggal 15-19 Oktober 2020," kata juru bicara Menhan Prabowo, Dahnil Anzar, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/10).
"Undangan ini untuk melanjutkan pembicaraan detail terkait kerja sama bilateral bidang pertahanan," ucap Dahnil.
Dahnil menegaskan Indonesia tak terlibat aliansi militer dengan asing. Prabowo hanya menjalankan tugas diplomasi pertahanan untuk berkunjung ke AS.
Simak video 'Penjelasan Kemenhan Soal Prabowo Dapat Visa Masuk AS':
