.webp)
Berbagai elemen masyarakat, tak terkecuali penggemar music pop Korea atau K-Popers, turut menyuarakan penolakan terhadap omnibus law UU Cipta Kerja di media sosial Twitter. Partisipasi K-Popers yang turut meramaikan jagat media sosial justru menjadi pemicu meningkatnya kesadaran masyarakat terkait isu omnibus law yang telah disahkan DPR.
"Jadi sebelum diskusi, orang nggak peduli omnibus law. Setelah disetujui Senin (5/10) malam itu baru tinggi banget. Nah, itu yang naikin adalah K-Popers. Itu naiknya berlipat-lipat sehingga menjadi trending nasional bahkan internasional," kata founder Drone Emprit, Ismail Fahmi, saat dihubungi, Sabtu (10/10/2020).
Ismail mengatakan akun-akun dengan foto profil idol K-Pop mencuit atas kehendaknya sendiri, dan bukan merupakan settingan, meski narasi dalam cuitan mereka hampir sama. Ia menilai K-Popers justru tak menyebarkan hoax karena mereka memilih secara selektif tokoh yang di-retweet dan di-like.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nah mereka apakah robot atau bukan, mereka bukan robot, mereka akun betulan, meskipun yang dicuit hampir sama," ungkapnya.
Adapun para K-Popers itu memviralkan pernyataan secara selektif dari akun yang terpercaya, salah satunya akun Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM. Menurut Ismail, akun penggemar K-Pop itu berdampak pada masifnya penyebaran isu omnibus law dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang omnibus law.
"Tahu siapa yang dipilih? PUKAT UGM. PUKAT UGM itu kan akademisi, itu biasanya nggak banyak yang ngangkat. Itu tiba-tiba retweet-nya itu sangat tinggi di-share, di-like, komennya banyak sekali. Itu siapa yang menggerakin itu? Si K-Popers. Mereka pilih akun-akun yang benar yang bisa dipercaya, kemudian mereka retweet itu, mereka angkat itu. Jadi kalau yang bilang nyebarin ya salahkan PUKAT UGM," ujarnya.
Tanpa 'campur tangan' K-Popers, isu omnibus law sebelumnya tidak ramai dibicarakan di medsos. Namun, setelah K-Popers turut berpartisipasi menyebarkan isu omnibus law, generasi muda serta berbagai kalangan mengetahui dampak dari isu tersebut.
"Dampaknya apa? Besar sekali itu, dia bisa masifikasi. Kalau nggak, ya, omnibus law nggak sampai nasional. Awareness juga nggak sampai tinggi," katanya.
"Selama demo kemarin yang turun ke bawah itu mahasiswa, karena K-Popers itu kan mahasiswa, mahasiswa lulusan, bahkan anak SD-SMP pun mereka jadi tahu ini apa ini? Bisa tanya ke orang tuanya. Jadi dampak dari K-Popers itu membangun awareness ke generasi muda ini. Jadi mereka yang nggak tahu itu jadi belajar politik tuh," sambungnya.
Ismail menyangkal anggapan yang menilai akun yang beravatar atau menggunakan foto profil K-Pop tersebut menyebarkan hoax. Sebab, menurutnya, dapat dibedakan antara penyebaran hoax dan opini pribadi.
"Nah yang dibilang nyebar hoax segala macam ini kan juga nggak jelas, semua itu kan argument, semuanya kan argumen. Soal hoax apa nggak lihat tweet-nya Mbak Anita Wahid. Hoax itu sesuatu yang bisa diukur benar atau tidak. Nah, kalau opini kan bisa benar bisa salah. Interpretasi itu kan opini. Itu nggak bisa disebut hoax," ungkapnya.
Menurutnya, K-Popers yang ada di dunia maya merupakan mahasiswa yang berasal dari berbagai jurusan. Misalnya, ada yang berlatar belakang mahasiswa sosial, politik, hukum, kedokteran, ekonomi. Oleh karena itu, dengan viralnya isu omnibus law, para pelajar juga menjadi tahu terkait isu tersebut.
"Nah yang nggak paham itu kan anak SD, SMP ini kan dia jadi bejalar karena dari kakaknya nyebar 'oh ini loh kajiannya, ini dampaknya'. Jadi anak-anak artinya belajar tapi yang kakak kakaknya itu paham," ungkap Ismail.
"Jadi selama ini banyak persepsi orang itu banyak mengira K-Popers itu hanya orang yang sukanya musik doang. Ya mereka suka musik, tapi mereka juga lawyers, mereka kuliah di hukum, mereka sosial politik. Bahkan bisa lebih bagus dari netizen yang lain," pungkasnya.
