Round-Up

Tagar Hina DPR Bergema Gegara UU Cipta Kerja

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 07 Okt 2020 07:14 WIB
Massa buruh menggelar demonstrasi di depan kantor DPRD Sumut. Mereka menolak RUU Cipta Kerja
Foto: Aksi menolak UU Cipta Kerja di Sumatera Utara (Datuk Haris Molana-detikcom)

Sementara itu, Fraksi PPP menilai perlu ada etika dalam menggunakan media sosial. Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi atau yang akrab disapa Awiek mengatakan tagar hinaan kepada DPR merupakan bagian dari ekspresi.

"Saya kira itu bagian dari ekspresi yang karakter orang berbeda-berbeda," kata Awiek kepada wartawan.

"Memang seharusnya di medsos itu perlu ada etika. Sama halnya dengan ketemu tatap muka. Cuma kalau ini disampaikan ke medsos," ucap Wakil Ketua Baleg DPR ini.

Senada dengan fraksi lainnya, PAN pun menilai kemunculan tagar berbau penghinaan kepada DPR pascapengesahan UU Ciptaker sebagai sesuatu yang wajar. Namun, partai berlambang matahari putih itu menyarankan masyarakat membaca secara menyeluruh UU Ciptaker.

"Jadi memang draf dari pemerintah itu sudah banyak perubahan. Mungkin masyarakat yang belum baca secara menyeluruh saya sarankan coba baca secara menyeluruh isi UU Omnibus Law. Kalau masih ada yang belum puas, masih ada, tadi, judicial review," tutur anggota Fraksi PAN Yandri Susanto.

Menurut Yandri, yang jadi persoalan saat ini adalah pasal mana dalam UU Ciptaker yang tidak layak. Ketua Komisi VIII DPR itu khawatir masyarakat yang menolak itu membaca naskah yang belum melalui proses pembahasan.

"Saya sebagai Ketua Komisi VIII sudah tiga kali kirim surat ke Baleg. Beberapa di antaranya itu, misalnya, masalah pendidikan yang tidak punya izin itu diancam 10 tahun penjara serta denda Rp 1 miliar, itu sudah dihapus, sudah nggak ada. Kemudian masalah pelaksanaan ibadah umroh, itu mau dibuka seluas-luasnya tanpa melihat agama orang yang... travel dan sebagainya itu," papar Yandri.

Terakhir, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Azis menyebut munculnya trending cemoohan ke DPR itu sebagai masukan bagi wakil rakyat. Namun demikian, menurutnya, keputusan yang diambil di DPR bersifat kolektif kolegial dan bukan keputusan pribadi.

"Kunci dari DPR kita akan maksimal usaha, dan di DPR ini kan kolektif kolegial, tidak ada hierarki komando di sini, kolektif kolegial dari 9 partai. Sehingga majority-nya keputusan ini bukan keputusan personal, keputusan dari institusi yang bersifat kolektif kolegial dari 9 partai yang ada di sini," kata Azis di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10).

Saat disinggung apakah hinaan ini akan berdampak kepada citra dan kepercayaan masyarakat terhadap DPR, Azis tak berkomentar banyak. Hanya saja, menurutnya, rakyat dipersilakan untuk tidak memilih wakilnya di Senayan jika merasa tidak percaya lagi.


(zak/zak)