.webp)
Media sosial diramaikan tagar bernada hinaan terhadap DPR terkait pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja yang salah satunya adalah tagar #DPRPengkhianatRakyat. Partai NasDem menegaskan tidak ada pihak yang berkhianat dalam penyusunan RUU itu.
"Saya ingin memastikan bahwa tidak ada yang mengkhianati dan dikhianati. Semua proses perumusan RUU Ciptaker dilakukan melalui proses yang transparan dan akuntabel sedari awal hingga tahap akhir. Semua pemangku kepentingan kita beri ruang. Suara mereka kita dengarkan semua," kata Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR Willy Aditya kepada wartawan, Selasa (6/10/2020).
Willy menyatakan pihak pekerja juga sempat bergabung dengan tim perumus UU Cipta Kerja bersama DPR. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu menegaskan fraksi-fraksi yang menolak omnibus law itu hanya menampilkan gimik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Seluruh perwakilan fraksi juga hadir dalam setiap rapat rapatnya. Perdebatan tentu terjadi, sebagaimana kesepakatan juga terwujud. Kalau sekarang ada yang tiba-tiba menyatakan tidak sepakat atau menyebut tidak urgen, itu gimik saja. Sebab, selama rapat panja, bahkan tidak sekali pun voting. Ketika terjadi ketidaksepakatan, terjadi lobi-lobi hingga akhirnya lahir kesepakatan," jelas Willy.
Pembahasan UU Cipta Kerja, kata Willy, dilakukan dengan transparan. Namun, menurutnya, tidak semua keinginan berbagai kelompok bisa diakomodasi.
"UU Ciptaker ini bukan UU yang sempurna atau kebal dari cacat dan kesalahan. Ia tetap produk manusia. Jadi, kalau nanti dirasa ada yang tidak berdasar atau menyalahi konstitusi, silakan gugat ke MK," tegasnya.
Dihubungi terpisah, Sekretaris Fraksi NasDem DPR Saan Mustopa menyadari UU Cipta Kerja tidak bisa memuaskan semua pihak. Saan pun memahami kekecewaan yang ditampilkan publik melalui tagar yang menjadi trending topic itu.
"Menurut saya sih kita pahami saja apa yang disampaikan oleh mereka. Itu kan juga bagian dari ekspresi kekecewaan mereka terhadap apa yang sudah diputuskan. Terkadang memang apa yang diputuskan belum tentu bisa diterima oleh semua pihak, termasuk dengan terkait UU Cipta Kerja yang baru diputuskan kemarin, tentu tidak memuaskan semua pihak," ujar Saan.
Menurut Saan, munculnya tagar bernada hinaan kepada DPR itu bisa berdampak pada citra DPR di muka publik. Namun hal itu, menurutnya, juga bisa menjadi evaluasi agar DPR bekerja lebih baik.
"Dampak itu kan selalu ada, pasti iya, dan DPR tentu harus mengantisipasi dengan cara bagaimana ke depan meraih kembali kepercayaan publik," ucapnya.
Sebelumnya, omnibus law RUU Cipta Kerja resmi disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna DPR, Senin (5/10) kemarin. Tagar penolakan pun meramaikan jagat dunia maya.
Muncul tagar seperti #DPRPengkhianatRakyat, #DPRKhianatiRakyat, #MosiTidakPercaya, hingga #tolakruuciptakerja. Tagar-tagar itu pun sempat memuncaki trending topic di Twitter.
(azr/gbr)
