Komisi VIII DPR RI kembali memprotes Kementerian Agama (Kemenag) terkait pemotongan dana BOS bagi madrasah dan pondok pesantren dalam anggaran Kementerian Agama (Kemenag). Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi mengakui Kemenag masih memotong dana BOS bagi madrasah dan pesantren.
"Kami sampai dengan saat ini, memang benar kalau disampaikan bapak pimpinan kalau masih ada pemotongan dalam realisasi, karena kami masih berdasarkan pada anggaran yang sudah ditetapkan awal," kata Zainut dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI, di MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9/2020).
Menurut Zainut, saat ini Kemenag masih melakukan proses pengajuan permohonan ke Kementerian Keuangan. Permohonan itu senilai Rp 900 miliar untuk anggaran tambahan terkait dana BOS.
"Sedangkan sekarang kami sedang berusaha mengajukan permohonan ke Kemenag melalui BA BUN agar Kemenkeu mengembalikan atau memberi tambahan dana untuk dana BOS tersebut," ujar Zainut.
"Kami mengajukan angka sebesar Rp 900 miliar. Artinya, uang tersebut dikembalikan sesuai rencana awal," ucapnya.
Lebih lanjut, Zainut pun mengatakan akan terus mengupayakan dana tersebut kepada Kemenkeu. Menurutnya, Menag pun juga ikut melakukan komunikasi terkait itu.
"Jadi mohon dengan hormat kepada Bapak Pimpinan. Kami akan terus berikhtiar, terus komunikasi, bahkan Bapak Menag juga sudah langsung berkomunikasi dengan pihak Kemenkeu. Dari raker ini kami akan terus follow up dan menindaklanjuti untuk hal tersebut," ujar Zainut.
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto mengatakan Menag telah menjanjikan dana BOS bagi madrasah dan pesantren tidak dipotong. Menurutnya, itu merupakan hasil rapat Komisi VIII bersama Menag.
"Sebagaimana rapat pada 15 September mengenai itu. Menag dengan sangat jelas dan tegas menyatakan bahwa tidak ada pemotongan dana BOS. Kita semua menjadi saksi itu, dan itu sudah menjadi konsumsi publik," kata Yandri.
