.webp)
Untuk itu, ia berharap Kemendikbud segera melakukan evaluasi terkait proses pendataan penerima bantuan kuota internet. Ia menilai Kemendikbud juga harus meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak sekolah dan kampus. Sebab, pendataan awal mengenai penerima bantuan kouta internet itu dilakukan di sekolah dan kampus.
"Itulah pentingnya kendali Kemendikbud dengan stakeholder kampus, sekolah harus kuat. Harusnya sekolah dan kampus bisa identifikasi mana yang mampu, mana yang tidak. Inilah konteks ruang koordinasi dan kendali yang efektif oleh Kemendikbud," ucapnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Selama ini lakukan update siswa dan mahasiswa yang akan disetorkan nomor HP-nya, di situ lalu semestinya dan data PDDikti itu, harusnya bisa dipetakan penghasilan orang tua, dan mahasiswa, verifikasinya harusnya dua level seleksi awal dan kedua di level Kemendikbud," lanjutnya.
Sebelumnya diberitakan, Kemendikbud juga sudah angkat bicara terkait Anggota Ombudsman Alvin Lie yang heran mendapat bantuan kuota internet. Kemendikbud mengatakan hal itu karena Alvin merupakan mahasiswa S3 Universitas Diponegoro (Undip).
"Beliau tercatat sebagai mahasiswa S3 di Undip. Dan kami mendapatkan data nomor HP tersebut dari data yang diusulkan oleh kampus," kata Kapusdatin Kemendikbud, Hasan Chabibie, ketika dikonfirmasi.
Ia mengatakan Kemendikbud mengaku bakal lakukan evaluasi terkait bantuan kouta internet itu. Evaluasi itu dilakukan untuk memperbaiki data penerima bantuan kouta internet untuk bulan depan.
"Kami ada evaluasi bertahap tiap bulan, nanti kami sampaikan kepada pimpinan. Lewat evaluasi bulanan itu kami nanti putuskan untuk pemberian bulan berikutnya," tutur Hasan.
(ibh/zak)
