.webp)
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan, mengusulkan adanya pemisahan bidang riset teknologi, pendidikan tinggi (ristekdikti), dan kebudayaan dari Kemendikbud. Dede Yusuf menilai pemisahan bidang itu komitmen bagi pemerintah untuk menuntaskan permasalahan kompleks terkait pendidikan di Indonesia.
"Menurut saya, memang pendidikan tinggi ini harus dipisah karena dia membutuhkan anggaran yang besar sekali ya, untuk bisa mendorong pertumbuhan angka perguruan tinggi ya. Terus riset sama pendidikan tinggi ini kalau kita bicara riset sebagai bentuk kerja sama pendidikan dengan dunia usaha memang seharusnya adanya di ristek, dikti itu memang harus saya pikir masih jadi satu bagian ya," kata Dede Yusuf kepada wartawan, Kamis (26/9/2024).
Dede menyebut dunia pendidikan tinggi identik dengan riset atau penelitian. Menurut Dede, riset yang dilakukan saat ini belum maksimal sehingga perlu dimintai komitmennya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pendidikan tinggi memang identik dengan riset, dimulai dari S1, S2, S3, itu semuanya riset. Riset-riset kita jarang sekali dipergunakan di dalam industri maupun digunakan di pemerintahan, harus ada komitmen di situ," kata dia.
Dede lantas berbicara soal pendidikan dasar-menengah yang sebaiknya dinaungi dengan payung yang berbeda dengan pendidikan tinggi dan ristek. Dede menilai bidang kebudayaan juga bisa dipecah dari Kemendikbud.
"Nah, kalau kita bicara pendidikan dasar menengah, ya SD-SMP-SMA, menurut saya PAUD juga termasuk itu satu kesatuan. Dan kebudayaan, menurut saya, kebudayaan memang sesuatu yang sifatnya banyak sekali intangible dan tangible," ujar Dede Yusuf.
"Jadi ada yang namanya pelestarian, ada yang namanya pemajuan kebudayaan sesuai dengan UU. Jadi menurut saya, memang ini bisa dikeluarkan dari Kementerian Pendidikan," tambahnya.
Dede menilai cakupan wilayah terkait kebudayaan sangat luas. Menurutnya, kebudayaan Indonesia bukan hanya lingkup pelafalan dan mesti ada tangan pemerintah di sana untuk kemajuannya.
"Kebudayaan itu kan range-nya sangat luas, sesuatu yang tadi saya katakan benda maupun tak benda. Itu sangat luas sekali range-nya. Memang menurut saya harus dipisah, tidak mungkin dipaksakan bahwa nanti bentuknya, orangnya kan itu-itu juga, misalnya direktorat di situ. Ya istilahnya pindah gedung doang tapi orangnya sudah ada, pembiayaannya juga sudah ada," imbuhnya.
Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, sebelumnya mengatakan ada kementerian yang dipisah dan digabung di era presiden dan wapres terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Muzani mengatakan jumlah kementerian di era Prabowo ada kemungkinan akan bertambah.
"Ada kementerian yang dipisah, ada beberapa kementerian yang memang digabung," kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/9).
Muzani mengatakan akan ada penambahan di kementerian era Prabowo mendatang. Kendati demikian, ia belum mengetahui secara detail pembahasan pos menteri itu.
"Memang jumlah keseluruhan mungkin bertambah dari yang sekarang, jumlahnya berapa saya nggak tahu persis. Tapi penambahan atau pemisahan dari satu kementerian semua sudah dibicarakan melalui kementerian," ujar Wakil Ketua MPR RI ini.
Simak Video: Puisi Nadiem Makarim Saat Pamit ke Komisi X DPR: Saya Titipkan Merdeka Belajar
