Peradi: Sanksi Kerja Sosial Tak Bisa Diatur Pergub, Harus Perda

Andi Saputra - detikNews
Senin, 21 Sep 2020 13:10 WIB
Pelanggar aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi melaksanakan sanksi kerja sosial dengan menyapu sampah di Kawasan Pasar Senen, Jakarta, Jumat (12/6/2020). Penindakan itu untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar agar mereka patuh terhadap kebijakan PSBB sekaligus meminimalisir potensi penyebaran COVID-19.
Sanksi kerja sosial bagi pelanggar PSBB. (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

Beberapa waktu terakhir, banyak peraturan gubernur (pergub) menerapkan sanksi kerja sosial bagi pelanggar protokol kesehatan. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Rivai Kusumanegara, sanksi kerja sosial itu tidak tepat. Sebab sanksi kerja sosial hanya boleh diterapkan lewat peraturan daerah (perda) yang dibuat dengan persetujuan DPRD.

"Pasal 238 Undang-Undang Pemerintahan Daerah secara jelas mengatur penerapan sanksi pidana dan/atau administratif berdasarkan perda, bukan perkada atau pergub," tegas Rivai kepada detikcom, Senin (21/9/2020).

Pasal 238 Undang-Undang Pemerintahan Daerah berbunyi:

(1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
a.teguran lisan;
b. teguran tertulis;
d. penghentian sementara kegiatan;
e. penghentian tetap kegiatan;
f. pencabutan sementara izin;
g. pencabutan tetap izin;
h. denda administratif; dan/atau
j. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Rivai menjelaskan sanksi kerja sosial merupakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 19 dan 20 KUHP maupun Pasal 85 Rancangan KUHP. Perbedaannya, dalam KUHP merupakan hukuman pengganti kurungan, sedangkan dalam Rancangan KUHP merupakan hukuman pokok. Lebih lanjut Pasal 238 UU Pemerintahan Daerah dan Pasal 15 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan sanksi pidana hanya bisa diatur Perda.

Dalam mendisiplinkan masyarakat terhadap protokol kesehatan, Rivai berpandangan akan lebih efektif memberlakukan sanksi pidana dibanding sanksi administratif.

Pertama, dengan sanksi pidana maka dapat diterapkan sanksi kerja sosial sebagai pengganti sanksi kurungan. Dengan konsekuensi jika tidak melaksanakan kerja sosial maka akan menjalani kurungan. Sedangkan sanksi administrasi tidak mengenal sanksi kerja sosial.

Kedua, dalam sanksi pidana bagi masyarakat yang tidak membayar denda atau melaksanakan kerja sosial akan menjalani hukuman kurungan. Sedangkan dalam sanksi administratif, jika tidak membayar denda, maka hartanya dilelang dan prosesnya panjang.

Ketiga, sanksi pidana bersifat final karena diputuskan hakim dalam persidangan di tempat, sedangkan sanksi administratif masih bisa digugat ke pengadilan tata usaha negara bagi yang keberatan.

Keempat, terdapat ruang pembelaan bagi masyarakat sebelum sanksi pidana dijatuhkan. Hakim bisa mempertimbangkan alasannya termasuk menurunkan besaran denda atau lama kurungan. Sedangkan sanksi administratif bersifat tetap dan pemeriksa tidak berwenang menurunkan besaran denda.

"Seperti orang yang tidak bawa masker dengan orang yang gunakan masker namun sebatas mulut tentu hukumannya berbeda. Hakim akan mempertimbangkan dan memutuskannya, termasuk polemik wajib-tidaknya seseorang dalam mobil memakai masker", papar Rivai.

Kelima, sanksi pidana lebih berwibawa dan transparan karena penegakannya melibatkan hakim, jaksa dan polisi dalam operasi yustisi. Bagi oknum masyarakat yang melawan bisa masuk kurungan sebagai hukuman pengganti. Sedangkan penegakan sanksi administratif hanya dilakukan Satpol PP dan di lapangan tidak sedikit yang melakukan perlawanan.

Dengan begitu, menurut Rivai, bagi pemda yang masih menggunakan pergub agar segera menggantinya dengan perda, seperti contoh di Pemda Jawa Timur.

"Terlebih Pasal 239 UU Pemerintahan Daerah membolehkan pembuatan perda secara mendadak guna menanggulangi bencana", tutup Rivai.

(asp/gbr)