Round-Up

4 Fakta Action Plan USD 10 Juta Pinangki Demi Joker Tak Dipidana

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 18 Sep 2020 06:22 WIB
Tersangka kasus suap pengurusan pengajuan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari berada di dalam kendaraan usai menjalani pemeriksaan di gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (2/9/2020). Kejaksaan Agung dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipikor) Bareskrim Polri memeriksa Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait pengurusan pengajuan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra dari eksekusi Kejaksaan Agung atas kasus korupsi hak tagih Bank Bali. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.
Foto Pinangki Berompi PInk dan Memakai Kacamata: ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA
Jakarta -

Pinangki Sirna Malasari segera duduk di kursi pesakitan. Wanita yang masih berstatus sebagai jaksa itu akan diadili berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dari Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra yang juga dikenal dengan julukan Joker.

Jaksa telah melimpahkan berkas perkara Pinangki itu ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis, 17 September 2020. Pinangki dijerat dengan pasal penerimaan suap serta tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Pinangki Sirna Malasari diajukan sebagai terdakwa ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dakwaan kumulatif yaitu tindak pidana korupsi dan dakwaan tindak pidana pencucian uang," ucap Hari Setiyono sebagai Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung).

Dalam keterangan pers resmi itu Hari menyampaikan abstraksi kasus di dalam dakwaan untuk Pinangki itu. Pinangki bakal didakwa dengan dakwaan primer yakni Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu dakwaan subsider kepada Pinangki adalah Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pinangki juga bakal didakwa Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, Pinangki juga bakal didakwa terkait pemufakatan jahat yaitu Pasal 15 juncto Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 88 KUHP.

Dakwaan subsidernya yaitu pasal 15 juncto Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 88 KUHP.

Berikut ulasan dalam abstraksi dakwaan itu:

1. Pinangki Bertemu Djoko Tjandra di Kuala Lumpur Malaysia

Pinangki bersama Anita Kolopaking dan Andi Irfan Jaya bertemu Djoko Tjandra di The Exchange 106 Lingkaran TrX Kuala Lumpur, Malaysia pada bulan November 2019. Saat itu Djoko Tjandra setuju meminta bantuan Pinangki dan Anita membantu pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung dengan tujuan agar pidana terhadap Djoko Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor:12 PK/ Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009 tidak dapat dieksekusi

"Sehingga saudara Joko Soegiarto Tjandra dapat kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana," kata Hari.

Djoko Tjandra menjanjikan imbalan pada Pinangki dan Anita berupa uang sebesar USD 1 juta. Pinangki pun menyerahkan urusan itu ke Andi Irfan Jaya yang disebut sebagai rekannya dari pihak swasta dengan proposal 'Action Plan'.

Selanjutnya
Halaman
1 2