Kejagung Limpahkan Berkas Jaksa Pinangki Ke Pengadilan

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Kamis, 17 Sep 2020 19:40 WIB
Jaksa Pinangki Sirna Malasari kembali diperiksa di gedung Kejaksaan Agung (Kejagung). Pinangki datang mengenakan kerudung abu-abu dan rompi tahanan Kejagung.
Jaksa PInangki (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Kejaksaan Agung (Kejagung) melimpahkan berkas perkara kasus dugaan suap dan gratifikasi jaksa Pinangki Sirna Malasari ke Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Pinangki akan segera disidang.

"Hari ini Kamis, 17 September 2020, tim jaksa penuntut umum pada Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI bersama-sama dengan tim jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, melimpahkan berkas perkara tindak pidana korupsi (tipikor) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas nama terdakwa Pinangki Sirna Malasari (PSM) ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum Kejagung) Hari Setiyono dalam keterangan pers tertulis, Kamis (17/9/2020).

Pinangki bakal didakwa menerima suap dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pinangki juga akan didakwa melakukan pemufakatan jahat.

Dakwaan pertama, Pinangki dikenai Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dakwaan subsider ialah Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pinangki juga bakal didakwa Pasal 3 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Untuk pemufakatan jahat, Pinangki dikenai Pasal 15 juncto Pasal 5 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 15 juncto Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 88 KUHP.

Diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan jaksa Pinangki sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi atau suap dari Djoko Tjandra. Pinangki diduga menerima suap USD 500 ribu atau sekitar Rp 7 miliar terkait pengurusan fatwa di MA agar Djoko Tjandra tidak dieksekusi.

Selain itu, Kejagung menjerat jaksa Pinangki Sirna Malasari, Djoko Tjandra, dan Andi Irfan Jaya dengan pasal pemufakatan jahat. Andi diduga sebagai perantara dalam kasus suap terkait pengurusan fatwa MA.

(zap/zap)