Round-Up

Pertanyaan Besar KPK soal Klaster Kasus Djoko Tjandra

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 12 Sep 2020 07:47 WIB
Terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra berjalan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Bundar Kompleks Gedung Kejakasaan Agung, Jakarta, Senin (31/8/2020). Djoko Tjandra diperiksa sebagai tersangka dalam kasus suap kepada oknum Jaksa Pinangki terkait kepengurusan permohonan peninjauan kembali (PK) dan pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung (MA).ANTARA FOTO/ Adam Bariq/wpa/hp.
Djoko Tjandra (Adam Bariq/Antara Foto)

Tapi sayangnya, hasil gelar perkara KPK dengan Kejagung tidak diulas. Jampidsus Kejagung, Ali Mukartono hanya menyebut pihaknya mendapat banyak masukan dari KPK.

"Hari ini kami memenuhi undangan KPK dalam rangka koordinasi dan supervisi penanganan perkara jaksa P dkk yang ditangani oleh Kejaksaan Agung dalam rangka kita melaksanakan konstitusi," kata Jampidsus Kejagung Ali Mukartono kepada wartawan di kantor KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (11/9).

Masukan KPK tersebut dikatakan baik untuk menyempurnakan penyidikan kasus Djoko Tjandra. Menurut Jampidsus, sinergi KPK dan Kejagung diperlukan untuk penyempurnaan perkara ini sekaligus menjawab keraguan publik.

"Banyak hal masukan dari KPK dalam rangka penyempurnaan perkara. Ini untuk menjawab keraguan dari sejumlah pihak bahwa kita bisa mencoba untuk mensinergikan perkara ini dengan baik," ucap Ali.

"Kejaksaan telah mencatat beberapa hal masukan dari KPK, dan itu menjadi catatan tersendiri dalam rangka penyempurnaan perkara itu. Saya tidak menyampaikan apa materinya. Karena itu, tunggu nanti di pengadilan," sambung dia.

Halaman

(zak/lir)