Menko Polhukam Mahfud Md mengungkapkan bahwa KPK era kepemimpinan Agus Rahardjo pernah menggelar sebuah diskusi tentang korupsi swasta. Mahfud menyebut korupsi swasta tidak kalah jahat degan korupsi APBN.
"Korupsi yang sifatnya resmi itu tentu diawasi oleh KPK dan kita semua. Tapi sekarang ini, di KPK dulu menjelang akhir-akhir jabatan Pak Agus (eks Ketua KPK Agus Rahardjo) itu ada diskusi tentang korupsi swasta. Tapi, oke, kita sekarang tidak membahas ini," kata Mahfud dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube resmi Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas (Pusako FH Unand), Jumat (11/9/2020).
Mahfud kemudian mencontohkan korupsi swasta. Dia menyebut korupsi swasta juga merugikan masyarakat.
"Korupsi swasta itu tidak kalah jahatnya dengan korupsi APBN, di mana, di tengah-tengah masyarakat terjadi korupsi tentang penguasaan barang antarswasta. Lalu membeli barang di Bekasi, dikirim dari Bekasi, dikirim ke Tangerang, dikirim lagi ke Bekasi, harganya sudah berubah, itu antarswasta sudah banyak sekali sekarang yang itu merugikan masyarakat," papar Mahfud.
Menurutnya, korupsi swasta juga tidak kalah penting untuk dicegah. Mahfud menilai soal korupsi swasta ini perlu juga dibahas secara mendalam.
"Nah itu nanti kita diskusikan di lain kesempatan dalam rangka pembangunan negara kita yang lebih berkualitas," sebutnya.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md menyinggung perihal calon kepala daerah yang dibiayai oleh 'cukong'. Mahfud menyebut pemerintahan kepala daerah yang terpilih karena dibiayai cukong tidak akan sehat.
"Sampai laporan Pak Ryaas Rasyid, kalau bercerita itu sebagai penggagas otonomi daerah di era reformasi, di daerah dia itu, di Sumatera Selatan itu, katanya, kalau menjelang pilkada, rakyat itu ndak tidur sampai pagi, lampunya hidup, apa? Tunggu serangan fajar, tunggu amplop, sehingga itu (pilkada langsung) dianggap merusak rakyat, belum lagi permainan percukongan. Seperti dikatakan Mas Nurul Ghufron, di mana calon-calon itu 92 persen (82 persen, red) dibiayai oleh cukong," papar dalam jumpa pers yang disiarkan melalui kanal YouTube resmi Pusako FH Unand, Jumat (11/9)
"Dan itu apa? Itu melahirkan kebijakan, sesudah terpilih, melahirkan korupsi kebijakan. Nah korupsi kebijakan itu lebih berbahaya dari korupsi uang," imbuhnya.
(zak/imk)
