Diminta MAKI Telusuri Inisial Nama-nama di Kasus Djoko Tjandra, Ini Kata KPK

Farih Maulana Sidik - detikNews
Sabtu, 12 Sep 2020 06:07 WIB
Komisi III DPR hari ini memulai uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) bagi calon pimpinan KPK. Salah satu yang diuji adalah Nurul Ghufron.
Foto: Nurul Ghufron (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta KPK perlu menelusuri sejumlah inisial nama dalam pusaran kasus Djoko Tjandra. KPK mengaku terbuka terhadap masukan yang diberikan MAKI sebagai bahan untuk melakukan supervisi.

"KPK akan terbuka menerima masukan dari siapapun termasuk MAKI, sebagai bahan untuk melakukan supervisi terhadap kasus DT ini," kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron kepada wartawan, Jumat (11/9/2020).

Ghufron mengatakan dengan kewenangan supervisi, KPK dapat memberikan masukan jika ada ada pihak yang memenuhi syarat hukum. Syarat itu untuk proses pidana selanjutnya.

"Dengan kewenangan supervisi ini KPK berhak memberi masukan jika ada pihak-pihak yang secara hukum memenuhi syarat dipertanggungjawabkan secara pidana untuk diproses," ujar Ghufron.

Sebelumnya, MAKI memberikan bahan tambahan untuk gelar perkara kasus Djoko Tjandra ke KPK. MAKI meminta KPK mendalami istilah 'bapakmu' dan 'bapakku' dalam rencana pengurusan fatwa MA oleh pengacara Djoko Tjandra, Anita Dewi Kolopaking (ADK), dan jaksa Pinangki Sirna Malasari.

"KPK hendaknya mendalami aktivitas PSM (Pinangki Sirna Malasari) dan Anita Dewi Kolopaking dalam rencana pengurusan fatwa dengan diduga sering menyebut istilah 'bapakmu' dan 'bapakku'," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangan pers tertulisnya, Jumat (11/9).

Boyamin mengatakan KPK juga perlu menelusuri sejumlah inisial nama yang sering disebut oleh Pinangki, Anita, dan Djoko Tjandra dalam kasus ini. KPK, kata Boyamin, juga dinilai perlu menelisik peran Pinangki yang akan mengantarkan Rahmat ke petinggi Kejagung.

"KPK perlu mendalami berbagai inisial nama yang diduga sering disebut PSM, ADK, dan JST dalam rencana pengurusan fatwa, yaitu T, DK, BR, HA, dan SHD. KPK hendaknya mendalami peran PSM yang diduga pernah menyatakan kepada ADK, intinya pada hari Rabu akan mengantar R menghadap pejabat tinggi di Kejagung," ucapnya.

(rfs/zak)