Round-Up

Pertanyaan Besar KPK soal Klaster Kasus Djoko Tjandra

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 12 Sep 2020 07:47 WIB
Terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra berjalan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Bundar Kompleks Gedung Kejakasaan Agung, Jakarta, Senin (31/8/2020). Djoko Tjandra diperiksa sebagai tersangka dalam kasus suap kepada oknum Jaksa Pinangki terkait kepengurusan permohonan peninjauan kembali (PK) dan pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung (MA).ANTARA FOTO/ Adam Bariq/wpa/hp.
Djoko Tjandra (Adam Bariq/Antara Foto)
Jakarta -

Penyidikan kasus Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra masih terus bergulir hingga kini. Terbaru, KPK melakukan gelar perkara dengan Bareskrim Polri.

Timbul tanya besar setelah KPK melakukan gelar perkara dengan Bareskrim. Tanda tanya besarnya adalah mengapa kasus Djoko Tjandra dipecah, Bareskrim dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Karena ini kan Djoko Tjandra ditetapkan sebagai tersangka di Bareskrim dan di Kejaksaan. Nanti akan kita lihat keterkaitannya. Pasti ada kaitannya, tapi kembali lagi tadi dalam rangka koordinasi dan supervisi ingin memastikan jangan sampai satu perkara besar itu tinggal per bagian-bagian atau klaster-klaster," ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata seusai gelar perkara di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (11/9/2020).

Kasus Djoko Tjandara memang bisa dibilang terbagi dalam beberapa klaster. Di Bareskrim, klaster tindak pidana umum soal penggunaan surat jalan palsu dan klaster tindak pidana khusus soal dugaan suap terkait penghapusan red notice. Di Kejagung ada klaster kasus dugaan suap pengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA).

Alexander menduga ada benang merah di antara klaster-klaster itu. Namun saat itu KPK belum bisa memprediksi ke mana pangkal kasusnya karena belum melakukan gelar perkara dengan Kejagung.

"Apakah tujuan penghapusan itu untuk apa? Apakah nanti akan mengarah pada pada upaya-upaya untuk pengajuan PK (peninjauan kembali) dan seterusnya? Itu belum kita gambarkan dan kami berharap gambaran utuh ya nanti siang akan juga mengundang Jampidsus (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus), apakah ada keterkaitan perkara yang ditangani Bareskrim dan Kejaksaan," papar Alexander.

Sejatinya KPK mempertanyakan apa tujuan Djoko Tjandra menyuap jenderal polisi dan jaksa. KPK, sebut Alexander, ingin melihat kasus Djoko Tjandra secara utuh.

"Kita ingin melihat Djoko Tjandra menyuap jaksa, menyuap pejabat di kepolisian ini tujuannya apa. Itu garis tujuan besarnya yang ingin kami gambarkan. Kami tidak ingin melihat perkara itu berdiri sendiri-sendiri seolah-olah Djoko Tjandra menyuap pejabat polisi itu berbeda dengan perbuatan dia menyuap pejabat di Kejaksaan. Ini sebetulnya tujuan daripada kegiatan koordinasi dan supervisi yang dilakukan KPK," tutur Alexander memberikan penjelasan.

Selanjutnya
Halaman
1 2