.webp)
Komisi X DPR: Buka Ruang Dialog
Komisi X DPR menilai perlunya ada ruang dialog Mendikbud Nadiem Makarim dengan mahasiswa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Aduan teman-teman itu saya menangkapnya, ini kan kesekian kali ya, dulu Mas Nadiem ada tagar dicari mahasiswa itu soal UKT juga, sekarang diadukan ke Komnas HAM," kata Ketua Komisi X DPR RI H Syaiful Huda ketika dihubungi, Selasa (4/8/2020).
Dalam hal ini, Syaiful menilai tak ada ruang komunikasi dengan mahasiswa terkait pembiayaan kuliah di masa pandemi ini. Dia meminta Kemendikbud membuka ruang dialog dengan stake holder terkait agar mahasiswa juga mengerti.
"Artinya ada ruang dialog yang buntu, ruang komunikasi yang tersumbat dan menurut saya ini harus diperbaiki oleh Kemendikbud. Dalam suasana orang serba kesusahan gini, tentu saya berharap Kemendikbud meningkatkan model dan cara komunikasinya," ujarnya.
Syaiful meminta Kemendikbud proaktif dalam menjalankan kebijakannya.
"Pada konteks komunikasi saya merasa Kemendikbud harus lebih proaktif, komunikasi publik diperbaiki, terutama kepada seluruh stakeholder yang didalamnya kampus dan mahasiswa," lanjut Syaiful.
PD: Nadiem Harus Hadapi
Partai Demokrat meminta Mendikbud Nadiem Makarim untuk menghadapi aduan mahasiswa tersebut.
"Tiap pejabat negara harus siap menghadapi gugatan. Dalam teori kebijakan publik, pasti akan ada pro dan kontra. Jadi apapun kebijakan yang diambil pasti akan ada tantangan," kata Anggota Komisi X DPR Fraksi PD, Dede Yusuf, ketika dihubungi, Selasa (4/8/2020).
Terkait pembiayaan kuliah yang menjadi persoalan mahasiswa, Dede menilai program dari Kemendikbud soal UKT itu merupakan darurat. Sehingga wajar jika masih ada kelemahan.
"Saya tidak dalami gugatannya seperti apa. Tapi kalau program relaksasi UKT dalam masa pandemi ini sifatnya semua darurat. Jadi pasti ada lemah di sana-sini. Dan tujuan utamanya adalah emergency," ujarnya.
