.webp)
Gembong menganggap Pemprov DKI seperti orang gagap. Gembong mencontohkan hal itu terlihat, ketika pasar menjadi klaster, Pemprov DKI baru menerjunkan aparatnya dalam jumlah banyak.
"Jadi sekarang yang terjadi adalah kayak orang gagap. Yang maksud gagap begini, ketika di pasar dengar ada klaster penyebaran, semua aparaturnya dikirim ke pasar. Sekarang begitu perkantoran jadi penyebaran, semua aparatur dikirim perkantoran. Kan nggak benar," ucapnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani juga meminta Pemprov DKI lebih tegas lagi kepada warga Jakarta menyusul munculnya 68 perkantoran yang menjadi klaster COVID-19. Ia menilai penerapan munculnya protokol kesehatan di perkantoran tidak ketat sehingga muncul banyak klaster perkantoran.
"Warga DKI ini agak bandel, jadi memang harus tegas sama warga DKI. Coba dibuat aturan, dan yang paling penting bukan hanya aturan, tapi pengawasan," ujar Zita saat dihubungi, Selasa (28/7).
"Terkait perkantoran menjadi klaster, memang kalau kita perhatikan warga DKI juga mulai santai, bebas, tidak ketat lagi menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan," katanya.
(jbr/jbr)
