.webp)
Di tengah PSBB Transisi Jakarta, Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Aspija) akan melakukan demonstrasi di depan kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Selasa pekan depan. Mereka menuntut usaha hiburan malam dapat segera kembali dibuka.
"Di Balai Kota (lokasi demo) nanti 21 Juli (2020). Yang terdata itu perwakilan dari karyawan itu 600 (peserta) itu di luar dari yang inisiatif ya, karena di luar sana banyak juga teman-teman yang di luar anggota Aspija mau bergabung untuk menyuarakan juga se-Jakarta mau ikut karena saya nggak biasa menghalangi aspirasi mereka. Tuntutannya adalah untuk membuka kembali usaha hiburan malam," kata ketua Aspija Hana Suryani saat dihubungi, Jumat (17/7/2020).
Hana menuturkan, ada dua hal yang mendasari pengusaha hiburan melakukan unjuk rasa ini. Pertama, kelanjutan hidup karyawan dan kedua soal keadilan berusaha. Dia menyebut tempat usaha lainnya sudah banyak yang dibuka oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, namun tempat usaha hiburan malam belum.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dengan dasar ada dua, satu tadi dasarnya kelanjutan hidup karyawan. Yang mana, karyawan kami sudah sekarat kelaparan dan tidak punya tempat tinggal lagi. Sudah banyak yang nggak bisa bayar kontrakan. Dasar kedua, keadilan berusaha, di mana tempat usaha pariwisata yang lain sudah boleh buka, tapi tempat kami belum boleh buka," tuturnya
"Restoran sudah boleh buka, terus ada imbauan lagi live music untuk pemberdayaan musisi yang kemarin tuh live music. Sementara tempat hiburannya kan belom boleh buka, gimana memberdayakan musisi-musisi musik," sambung Hana.
Hana mengaku sebelumnya sudah melakukan diskusi dengan Dinas Pariwisata DKI Jakarta pada 15 Juni lalu, namun belum membuahkan hasil. Hana mengatakan, Dinas Pariwisata DKI Jakarta menilai tempat hiburan malam masih lemah protokol kesehatan.
"Tanggapan secara langsung si ya, bertahap, protokol lemah. Saya bingung protokol mana yang lemah. Ya kalau lemah dikuatkan dong oleh Pemprov kan mereka yang punya kebijakan, mereka kan regulator kenapa bisa bilang begitu," ucapnya.
Baca juga: Bioskop di Jakarta Tak Jadi Buka 29 Juli |
Hana mengatakan, antara Pemprov DKI dengan pengusaha hiburan harus satu komando. Dia kemudian mempertanyakan dan menyebut Pemprov lah yang lemah, bukan pengusaha hiburan malam.
"Kita kan harus satu komando, kita bisa balikin lagi komandannya lemah bagaimana? Iya, kalau kita, saya, dibilang lemah secara protokol, saya balikin lagi, Anda yang lemah, Pemprov," ujarnya.
Mewakili para pengusaha hiburan, Hana menyatakan siap mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan yang ditentukan Pemprov. Untuk itu, dia meminta Pemprov memberikan standar Protokol yang sesuai agar usaha mereka bisa kembali buka.
"Ya kasih protokol buat kami. Tugas kami nih pengusaha apa sih, cuma satu, siap mendukung, kami siap kok. Pemprov kasih apa, keputusan ini protokol kayak gini ayo jalanin ya biar kita aman, siap, kita siap," imbuhnya.
(gbr/idn)
