Riwayat RUU P-KS di DPR: Pembahasan Terus Tertunda, Kini Ditarik dari Prolegnas

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 02 Jul 2020 13:47 WIB
Pembangunan gedung baru untuk DPR RI menuai kritikan berbagai pihak walaupun Ketua DPR Setya Novanto menyebut Presiden Jokowi telah setuju pembangunan tersebut. Tetapi Presiden Jokowi belum teken Perpres tentang pembangunan Gedung DPR. Lamhot Aritonang/detikcom.
Gedung parlemen RI (Lamhot Aritonang/detikcom)

30 Juni 2020

Tahun berganti, sikap terhadap RUU P-KS berubah. Pada Selasa (30/6/2020), Baleg DPR mengevaluasi Prolegnas Prioritas 2020 dan mengusulkan agar sejumlah RUU ditarik dari Prolegnas Prioritas itu, salah satunya RUU P-KS. Apa alasannya?

Politikus PKB Marwan Dasopang (Tsarina/detikcom)Politikus PKB Marwan Dasopang (Tsarina/detikcom)

"RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, karena pembahasannya agak rumit. Kami menarik dan sekaligus kami mengusulkan ada yang baru, yaitu RUU tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Karena RUU Bencana sudah berjalan, perkiraan teman-teman RUU tentang Kesejahteraan Lanjut Usia masih bisa kita kerjakan," kata Ketua Komisi VIII Marwan Dasopeng di ruang rapat Baleg, gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6).

Marwan menyatakan rentang waktu pembahasan sampai Oktober tidaklah cukup untuk membahas RUU P-KS. Maka dia mengusulkan agar RUU P-KS dimasukkan saja ke Prolegnas Prioritas 2021. Lagi-lagi, RUU ini ditunda oleh DPR. Dalam rapat itu, Ketua Baleg Supratman Andi Agtas langsung mengafirmasi usulan Marwan.

"Jadi kita akan bicarakan dengan pemerintah. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual ditarik Komisi VIII untuk dikeluarkan dari Prolegnas," kata Supratman.

Halaman

(dnu/imk)