F-PKS DPR Bersyukur Pengesahan RUU P-KS Ditunda

Jakarta - DPR RI memutuskan menunda pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) di periode 2014-2019. Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengapresiasi keputusan yang diambil dalam lobi pimpinan Dewan itu.

"Alhamdulillah berkat pertolongan Allah dan doa para tokoh masyarakat dan ulama serta pihak-pihak yang masih memiliki nurani untuk menjaga moralitas bangsa akhirnya RUU P-KS ditunda pengesahannya. Perjuangan kami tidak sia-sia," kata Jazuli dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/9/2019).

Baca juga: Ketua DPR: Belum Selesai Dibahas, Pengesahan RUU P-KS Ditunda

Fraksi PKS berkukuh menilai rumusan naskah akademik dan pasal-pasal RUU P-KS jauh dari semangat nilai-nilai Pancasila, agama dan budaya ketimuran. PKS memandang kajian mendalam dan perbaikan mendasar secara filosofis yang mengacu pada nilai-nilai tersebut diperlukan.

"Fraksi PKS merasa berkewajiban melindungi warga bangsa dari kekerasan seksual tapi kami juga punya tanggung jawab moral untuk menjaga moralitas bangsa sesuai Pancasila dan konstitusi," tegasnya.

Baca juga: DPR-Pemerintah Sepakat Bentuk Tim Perumus RUU P-KS

Untuk itu, anggota Komisi I DPR itu ingin ada undang-undang yang komprehensif melindungi warga, bukan saja dari kekerasan seksual tapi dari kerusakan moral anak bangsa.

"Sudah benar RUU ini ditunda pengesahannya untuk menghasilkan RUU yang lebih kuat dalam mencegah dan menindak secara efektif segala bentuk kejahatan seksual dengan mengatasi akar masalahnya secara tepat sesuai nilai-nilai Pancasila dan konstitusi," sebut Jazuli.

Baca juga: Pengesahan RUU P-KS Ditunda, Komisi VIII DPR: RKUHP Jadi Rujukan

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan waktu kerja yang tinggal sedikit tak memungkinkan DPR dan pemerintah menyelesaikan RUU P-KS di periode ini, apalagi masih banyak hal yang belum selesai.

Pembahasan RUU P-KS akan dilanjutkan DPR periode 2019-2024 yang akan dilantik pada 1 Oktober mendatang. Dengan disahkannya UU Peraturan Pembentukan Perundangan Perundang-undangan (P3), RUU yang belum rampung pembahasannya bisa di-carry over atau dilanjutkan pada DPR periode berikutnya.

"Saya sudah berkoordinasi dengan pimpinan panja terkait karena waktunya yang pendek dan masih banyak masalah yang belum selesai dibahas, maka kita putuskan ditunda," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (26/9).


Simak Video "Mendorong Pengesahan RUU PKS di Tengah Hiruk Pikuk CFD"

[Gambas:Video 20detik]

(gbr/tor)