Riwayat RUU P-KS di DPR: Pembahasan Terus Tertunda, Kini Ditarik dari Prolegnas

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 02 Jul 2020 13:47 WIB
Pembangunan gedung baru untuk DPR RI menuai kritikan berbagai pihak walaupun Ketua DPR Setya Novanto menyebut Presiden Jokowi telah setuju pembangunan tersebut. Tetapi Presiden Jokowi belum teken Perpres tentang pembangunan Gedung DPR. Lamhot Aritonang/detikcom.
Gedung parlemen RI (Lamhot Aritonang/detikcom)

20 Juni 2016

Rapat paripurna DPR RI menyetujui RUU P-KS menjadi Prolegnas Prioritas 2016. Namun, 2016 berlalu tanpa pengesahan RUU P-KS.

14 Maret 2017

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani (sekarang Ketua DPR) mengatakan RUU P-KS harus segera disahkan.

5 Desember 2017

Kembali lagi, rapat paripurna DPR menjadikan RUU P-KS (inisiatif DPR) sebagai salah satu dari 50 RUU yang masuk Prolegnas Prioritas 2018.

Berbagai pihak dilibatkan dalam pembahasan RUU tersebut, antara lain Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), Komnas Perempuan, Aliansi Cinta Keluarga Indonesia, serta para pakar hukum pidana.

RUU P-KS tak kunjung kelar, Komnas Perempuan mengkritik kerja DPR. Apalagi pada 2018, kasus tenaga honorer dari SMAN 7 Mataram, Baiq Nuril, sedang mengemuka. Saat itu Baiq Nuril diperkarakan karena merekam percakapan mesum kepala sekolah.

"Komnas Perempuan mengkritisi lambatnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dibahas DPR yang tidak kunjung dibahas dan disahkan di DPR sampai sekarang. Padahal regulasi terkait kekerasan seksual saat ini sangat minim, hanya berpegang pada KUHP," kata komisioner Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin, 27 November 2018.

Tahun 2018 adalah tahun politik jelang Pemilu 2019, DPR menjelang pungkasan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Yohana Yembise mengatakan pihaknya akan memperjuangkan agar RUU P-KS segera disahkan.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4 5 6 7