Riwayat RUU P-KS di DPR: Pembahasan Terus Tertunda, Kini Ditarik dari Prolegnas

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 02 Jul 2020 13:47 WIB
Pembangunan gedung baru untuk DPR RI menuai kritikan berbagai pihak walaupun Ketua DPR Setya Novanto menyebut Presiden Jokowi telah setuju pembangunan tersebut. Tetapi Presiden Jokowi belum teken Perpres tentang pembangunan Gedung DPR. Lamhot Aritonang/detikcom.
Gedung parlemen RI (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta -

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) hendak ditarik dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2020 di DPR. Para wakil rakyat belum mampu menyelesaikan RUU ini sejak enam tahun silam. Berikut kronologinya.

Berdasarkan catatan pemberitaan detikcom dan keterangan Masyarakat Anti Kekerasan Seksual Dukung RUU PKS (#MaksadukungRUUPKS) hingga Kamis (2/6/2020), berikut adalah urut-urutan peristiwa dari awal mula RUU ini diwacanakan hingga berusaha dicabut dari prioritas kerja anggota Dewan di Senayan.

2012

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melalui laporan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2016 menyatakan RUU P-KS digagas sejak 2012, tapi baru direalisasikan pada awal 2014.

#MAKSAdukungRUUPKS juga mengatakan RUU PKS digagas Komnas Perempuan pada 2012. Kehadiran RUU itu dinilai mereka mampu memberikan perlindungan terhadap korban sekaligus mencegah kekerasan seksual.

"RUU P-KS memiliki jalan panjang dalam proses pengesahannya. Meskipun telah memasuki 8 tahun semenjak penggagasannya, RUU P-KS masih belum menjadi peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur secara khusus mengenai penghapusan kekerasan seksual," kata #MAKSAdukungRUUPKS dalam keterangan pernyataan dukungannya, ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ketua DPR, hingga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4 5 6 7