Pengarahan itu disampaikan Jokowi melalui video konferensi di posko penanganan COVID-19, Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah.
Jokowi menyampaikan beberapa arahan setelah mendengarkan penjelasan dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Jokowi kembali menekankan mengenai pentingnya gas dan rem dalam menangani masalah kesehatan dan ekonomi.
"Gas dan remnya ini betul-betul diatur, jangan sampai melonggarkan tanpa sebuah kendali rem sehingga mungkin ekonominya bagus tapi COVID-nya juga naik. Bukan itu yang kita inginkan. COVID-nya terkendali tapi ekonominya juga tidak mengganggu kesejahteraan masyarakat," ujar Jokowi.
Jokowi turut menyampaikan agar para kepala daerah tidak asal membuka kembali daerahnya menuju tatanan normal baru tanpa tahapan yang benar.
Terakhir, Jokowi menyampaikan mengenai strategi penanganan COVID-19 saat ini. Menurut Jokowi, karantina lokal lebih efektif dibandingkan mengarantina tingkat kota atau kabupaten.
Dalam kunjungan kerja ini, Jokowi didampingi oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo, dan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono.
Selain itu, turut serta Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Suharyanto, Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Staf Khusus Presiden Arif Budimanta, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.
Hati-hati Kelola Krisis
Jokowi mengatakan negara-negara di dunia sedang mengalami krisis imbas dari pandemi virus Corona. Jokowi meminta para kepala daerah untuk hati-hati agar sektor kesehatan maupun ekonomi bisa berjalan beriringan.
"Yang kita hadapi ini adalah bukan hanya urusan krisis kesehatan tetapi juga masalah ekonomi, krisis ekonomi. Karena kalau kita lihat demand terganggu, supply terganggu, produksi terganggu, pada kuartal yang pertama kita bisa tumbuh, masih tumbuh keadaan normal kita di atas 5, tapi kuartal pertama kita tumbuh 2,97, masih bisa tumbuh 2,97. Tetapi di kuartal kedua kita sangat khawatir bahwa kita sudah berada di posisi minus pertumbuhan ekonomi kita," ujar Jokowi.
"Inilah yang harus hati-hati mengelola memanajemeni krisis ini, agar urusan kesehatan dan ekonomi ini bisa berjalan beriringan," imbuhnya.
Jokowi mengatakan harus ada gas dan rem dalam mengatur strategi ekonomi dalam pandemi ini. Sehingga ekonomi bisa berjalan namun kasus COVId-19 tidak meningkat.
"Jadi saya harapkan gas dan rem itu betul-betul diatur, jangan sampai melonggarkan tanpa sebuah kendali rem, sehingga mungkin ekonominya bagus tapi mungkin COVID-nya juga naik, bukan itu yang kita inginkan," katanya.
Lebih lanjut, Jokowi berharap penanganan COVID-19 bisa dilaksanakan dengan baik. Menurut Jokowi menjaga keseimbangan ekonomi dan mengendalikan virus Corona bukanlah pekerjaan yang mudah.
"COVID-nya terkendali tetapi ekonominya juga tidak mengganggu kesejahteraan masyarakat. Tapi ini bukan barang yang mudah, semua negara mengalami," kata Jokowi.
Jangan Paksa New Normal Tanpa Tahapan Benar
Jokowi meminta pemerintah daerah untuk hati-hati dalam menerapkan tatanan new normal. Dia meminta penerapan new normal didasarkan pada data science dan saran para pakar ilmuwan.
"Saya titip jangan sampai membuka pada tatanan baru new normal tetapi tidak melalui tahapan-tahapan yang benar. Setiap kita membuat kebijakan, setiap kita membuat policy betul-betul tolong yang namanya data science itu dipakai. Yang kedua saran-saran dari para scientist para pakar juga dipakai sehingga dalam memutuskan itu betul-betul tepat sasaran," kata Jokowi.
Jokowi meminta daerah tidak memaksa menerapkan tatanan new normal. Apalagi, jika data virus Corona (COVID-19) di wilayahnya masih tinggi.
"Tadi disampaikan oleh Pak Gub data-data sudah jelas, ada. Itulah yang kita pakai. Jangan sampai kita berani membuka masuk ke new normal tapi keadaan datanya masih belum memungkinkan. Jangan dipaksa," ujarnya.
Selain itu, Jokowi juga meminta tahapan-tahapan penerapan new normal disiapkan. Tahapan tersebut yakni pra-kondisi, timing dan prioritas sektor yang dibuka.
"Timingnya harus tepat. Jangan sampai Rt nya masih tinggi di atas 1, R0 nya masih tinggi kita sudah berani buka. hati-hati jangan membuat kebijakan tanpa sebuah data science yang jelas. Kalau sudah pra kondisi, timing, yang ketiga prioritas sektor mana yang dibuka. Tidak langsung semuanya dibuka," katanya.
Kemudian, Jokowi juga meminta dilakukan evaluasi penerapan new normal setiap 2 minggu. Jika kasus virus Corona kembali meningkat, dia meminta daerah untuk mengkaji ulang kebijakannya.
"Kalau prioritas sudah ditentukan, kita jangan lupa untuk setiap hari, setiap dua Minggu dievaluasi. Dimonitor dievaluasi. Kalau memang keadaannya naik ya ditutup lagi. Berani memutuskan seperti itu. Tidak bisa lagi kita memutuskan sebuah kebijakan tanpa dilihat yang namanya data science dan masukan dari para pakar," papar Jokowi.
"Tidak usah tergesa-gesa. Karena yang kita hadapi ini 2, kesehatan dan ekonomi. Yang semuanya berjalan dengan baik," imbuh dia.
Kepala Daerah Tutup Daerahnya Bila Corona Naik
Jokowi memerintahkan para kepala daerah untuk tidak ragu menutup kembali daerahnya dari aktivitas new normal
apabila angka virus Corona melonjak. Kebijakan menerapkan dan membuka pembatasan sosial harus berdasarkan data ilmiah.
"Kalau prioritas sudah ditentukan, kita jangan lupa untuk setiap hari, setiap minggu, setiap dua minggu, terus dievaluasi. Dimonitor dan dievaluasi," kata Jokowi.
Indikator yang disebut Jokowi adalah RO (angka reproduksi dasar) dan Rt (angka reproduksi efektif) dari penyebaran COVID-19. Apabila angka R0 dan Rt sudah turun, maka aktivitas bisa dibuka kembali. Tapi apabila angka Corona naik lagi, maka aktivitas harus kembali ditutup.
"Kalau memang keadaannya naik, ya tutup lagi, harus berani seperti itu, harus berani memutuskan seperti itu," kata Jokowi.
Pengarahan ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, beserta para bupati dan wali kota di Jawa Tengah. Para kepala daerah ini diperintahkan Jokowi untuk selalu menjadikan data ilmiah sebagai pegangan dalam mengambil kebijakan.
"Tidak bisa lagi kita, sekali lagi, memutuskan sebuah kebijakan tanpa dilihat yang namanya data sains dan masukan dari para pakar," kata Jokowi.
Segerakan Anggaran Kesehatan dan Bansos
Jokowi kembali mengingatkan kepala daerah terkait penanganan COVID-19)l. Dia meminta agar pos anggaran yang berkaitan dengan kesehatan dan bantuan sosial (bansos) disegerakan.
"Saya titip kepada gubernur, bupati, dan wali kota agar anggaran-anggaran yang berkaitan dengan kesehatan itu segera dilkeluarkan karena ini menyangkut nanti peredaran uang yang ada di masyarakat," kata Jokowi saat memberikan pengarahan untuk Penanganan COVID-19 di Semarang, Jawa Tengah yang disiarkan langsung melalui YouTube Setpres, Selasa (30/6/2020).
"Kedua yang berkaitan dengan belanja bansos juga disegerakan," sambung Jokowi.
Jokowi mengingatkan dua hal itu penting agar kesehatan juga kebutuhan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 bisa terpenuhi. Dia juga meminta para kepala daerah menyiapkan anggaran untuk stimulus ekonomi, terutama bagi usaha mikro.
Jokowi dalam kesempatan itu meminta kepala daerah betul-betul serius dan bergerak cepat melakukan penanganan karena dua masalah yang dihadapi dunia saat ini adalah masalah kesehatan dan ekonomi. Dia mengingatkan sejumlah negara di dunia saat ini sudah memasuki resesi.
Meski begitu dia tetap mengingatkan agar para kepala daerah melibatkan data ilmiah dalam melakukan kebijakan. "Tidak usah tergesa-gesa karena yang kita hadapi ini dua, kesehatan dan ekonomi," jelasnya.
Cek Belanja Kementerian Tiap Hari
Jokowi meminta anggaran-anggaran yang berkaitan dengan kesehatan dan penanganan COVID-19 segera digelontorkan. Jika tidak, dia tak segan langsung menegur menterinya.
Arahan itu disampaikan pula oleh Jokowi saat memberikan pengarahan untuk penanganan COVID-19 di Jawa Tengah. Jokowi meminta anggaran terkait kesehatan, belanja bansos, hingga stimulus ekonomi untuk usaha kecil dikeluarkan.
Arahan ini tidak hanya disampaikan ke kepala daerah melainkan juga ke menteri dan kepala lembaga. Jokowi kini memantau belanja kementerian dan lembaga setiap hari.
"Saya kemarin juga, minggu kemarin saya perintahkan juga di seluruh kementerian dan lembaga agar mengeluarkan belanja-belanja yang ada. Saya pantau tiap hari," kata Jokowi.
Jokowi tahu kementerian dan lembaga sudah menggelontorkan berapa persen anggaran setiap harinya. Jika masih rendah, dia langsung menelepon menteri atau kepala lembaga terkait.
"Kalau masih rendah, saya telepon langsung. Saya tegur menterinya atau kepala lembaganya," tegas Jokowi.
"Karena memang jangan kita biarkan uang yang beredar semakin kering atau semakin sedikit. Harus terus belanja-belanja itu kita dorong agar peredaran uang yang beredar di masyarakat semakin banyak," lanjutnya.
Sebelumnya, Jokowi menyinggung terkait rendahnya serapan anggaran ini saat sidang kabinet paripurna pada 18 Juni 2020. Dia sempat menyinggung soal anggaran kesehatan.
"Bidang kesehatan, tuh dianggarkan Rp 75 T. Rp 75 T, baru keluar 1,53 persen coba. Uang beredar di masyarakat ke-rem ke situ semua. Segara itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran, sehingga men-trigger ekonomi," kata Jokowi pada 18 Juni 2020.
"Pembayaran tunjangan untuk dokter, dokter spesialis, untuk tenaga medis, segera keluarkan. Belanja-belanja untuk peralatan segera keluarkan. Ini sudah disediakan 70-an triliun seperti itu," sambungnya.
Karantina RT dan RW Lebih Efektif
Jokowi menilai strategi intervensi yang berbasis lokal lebih efektif dalam menangani virus Corona. Menurut Jokowi, isolasi RT/RW hingga desa lebih efektif daripada isolasi kota atau kabupaten.
"Menurut saya posisi sekarang ini, strategi intervensi yang berbasis lokal itu yang paling efektif untuk menangani COVID, strategi intervensi yang berbasis lokal. Jadi mengkarantina, mengisolasi RT, mengisolasi RW, mengisolasi kampung, atau desa itu lebih efektif dari pada kita mengkarantina kota atau kabupaten. Ini lebih efektif," kata Jokowi.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat melakukan kunjungan kerja ke Semarang, Jawa Tengah, seperti disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (30/6/2020). Jokowi berharap strategi intervensi yang berbasis lokal itu digunakan untuk menekan angka penyebaran Corona.
"Jadi strategi ini agar kita pakai bersama-sama sehingga kita harapkan terjadi penurunan di Rt, R0," ujar Jokowi.
Jokowi juga meminta para kepala daerah segera membelanjakan anggaran di bidang kesehatan. Dengan begitu, peredaran uang di masyarakat semakin meningkat.
"Saya titip kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota agar anggaran-anggaran yang berkaitan dengan kesehatan segera dikeluarkan. Karena ini menyangkut nanti peredaran uang yang ada di masyarakat. Kedua berkaitan dengan belanja bansos juga disegerakan karena ini penting agar sosial safety net bagi warga kita terpenuhi terutama yang memang terkena dampak dari COVID ini," ujar dia.
Selain itu, Jokowi juga mengingat soal stimulus ekonomi bagi sektor UMKM. Daerah diminta memperhatikan betul kondisi di lapangan.
"Ketiga berkaitan dengan stimulus ekonomi, terutama UMKM, betul-betul juga provinsi, kabupaten, kota harus melihat lapangannya. anggaran untuk ini juga disiapkan. Pemerintah pusat juga menyiapkan, provinsi menyiapkan, kabupaten menyiapkan, kota menyiapkan. Berlapis-lapis seperti ini sehingga tidak ada semua yang tercecer. Tiga hal ini segera keluarkan dari APBD kita. Sekali lagi agar peredaran uang di masyarakat semakin besar," imbuh Jokowi.
.webp)
