Rapat terbatas itu digelar di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2020).
Pejabat yang menghadiri rapat terbatas antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Polhukam Mahfud Md, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Kapolri Jenderal Idham Azis, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
Jokowi memerintahkan agar segera dilakukan pemadaman jika ditemukan titik api kecil. Selain itu, Jokowi meminta penegakan hukum yang tegas bagi pembakar hutan.
Jangan Pontang-panting Padamkan Api
Jokowi meminta pelibatan babinsa, bhabinkamtibnas, sampai kepala desa untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla ). Jokowi meminta segera dipadamkan jika ditemukan titik api kecil.
"Kita juga memiliki infrastruktur pengawasan sampai di tingkat bawah. Gunakan babinsa, bhabinkamtibnas, kepala desa digunakan, karena api kalau masih kecil bisa kita selesaikan akan lebih efektif, lebih efisien, daripada sudah membesar baru kita pontang-panting," ujar Jokowi dalam rapat terbatas antisipasi karhutla di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2020).
Jokowi juga meminta kepala daerah, pejabat TNI dan Polri di daerah untuk cepat tanggap mencegah karhutla.
 Dokumentasi kebakaran hutan sebagai ilustrasi (Foto: ANTARA FOTO/Rony Muharrman) |
"Ini juga berkali-kali saya sampaikan. Jangan sampai api membesar baru kita padamkan. Sekecil mungkin api baru mulai segera harus kita cepat tanggap. Kemarin saya sudah minta para gubernur, bupati, wali kota, pangdam, danrem, dandim, kapolda, kapolres, untuk harus cepat tanggap mengenai ini," kata Jokowi.
Berdasarkan laporan yang diterima dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Jokowi mengatakan 17% wilayah Indonesia memasuki kemarau bulan April, 38% di bulan Mei, 27% bulan Juni, dan ada juga di bulan Agustus. Selain pelibatan aparat, Jokowi berpesan untuk mengoptimalkan teknologi.
"Manfaatkan teknologi untuk peningkatan monitoring dan pengawasan dengan sistem dashboard dan saya lihat kemarin di Riau saya kira sangat bagus memberikan sebuah contoh dan saya sudah melihatnya langsung, itu bisa menggambarkan situasi di lapangan secara rinci dan detail. Saya kira, kalau seluruh wilayah yang rawan kebakaran ini bisa dibuat seperti itu. Saya kira pengawasan akan lebih mudah," ujar Jokowi.
Penegakan Hukum Harus Tanpa Kompromi
Jokowi meminta penegakan hukum yang tegas bagi pembakar hutan.
"Kita tahu bahwa 99% kebakaran hutan karena ulah manusia, baik disengaja maupun karena kelalaian. Oleh sebab itu, penegakan hukum harus tegas dan tanpa kompromi untuk menyelesaikan masalah ini," kata Jokowi.
Jokowi juga meminta kepala daerah, pejabat TNI dan Polri di daerah untuk cepat tanggap mencegah karhutla. Kepala Negara tidak ingin api membesar baru dilakukan penanganan.
Ini juga berkali-kali saya sampaikan. Jangan sampai api membesar baru kita padamkan. Sekecil mungkin api baru mulai segera harus kita cepat tanggap. Kemarin saya sudah minta para gubernur, bupati, wali kota, pangdam, danrem, dandim, kapolda, kapolres, untuk harus cepat tanggap mengenai ini," ujar Jokowi.
Di samping itu, perlunya penataan ekosistem gambut untuk mencegah karhutla. Jokowi meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Badan Restorasi Gambut (BRG), serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjaga tinggi muka air supaya lahan gambut tetap basah.
"Untuk mencegah kebakaran di wilayah gambut, saya minta penataan ekosistem gambut dilakukan secara konsisten. Saya kira LHK, BRG, dan Kementerian PU terus menjaga agar tinggi muka air tanah terus dijaga agar gambut tetap basah dan dengan sekat kanal embung, sumur bor, teknologi lainnya sudah kita lakukan," jelas Jokowi.
.webp)
