.webp)
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan pemerintah sudah melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Siti menyampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah berpesan adanya pencegahan karhutla sedini mungkin.
"Kenapa ini (teknologi modifikasi cuaca) penting? Karena fase kemarin itu kenapa dia ada krisis karena ada COVID, sudah begitu Lebaran, makanya itu coba kita atasi begitu rupa pemerintah berupaya. Bapak Presiden perintahkan, jangan ada masalah dari Lebaran dan seterusnya," kata Siti seusai rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2020).
Teknologi modifikasi cuaca sudah dilakukan pada awal Mei di Sumatera. Siti menjelaskan lahan gambut, yang biasanya menjadi sumber titik api, kini basah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita lakukan modifikasi cuaca ini beberapa tempat di Sumatera. Ini sudah kita lakukan pada 13-31 Mei, sehingga Lebaran jangan ada asap, kemudian akan kita teruskan dan ini hasilnya. Jadi ada korelasi antara modifikasi hari hujan jadi awannya direkayasa diinduksi sehingga punya banyak uap air sehingga jatuh jadi hujan. Dan itu bisa berpengaruh itu akhirnya dia membasahi gambut," ujar Siti.
Setelahnya, pemerintah akan melakukan modifikasi cuaca di Kalimantan. Berdasarkan laporan BMKG, musim kemarau di Kalimantan akan masuk bulan Juli.
"Lalu kita lakukan lagi di Kalimantan. Kalimantan kalau menurut BMKG, akan kencang hot spot-nya, panasnya, masuk kemarau kira-kira Juli. Juli masuk Agustus. Nanti beratnya di Agustus akhir masuk ke September. Kita lakukan lagi di Kalimantan, ini akan didukung oleh BNPB, BPPT, BMKG, TNI, dan lain-lain, diarahkan Pak Menko (Polhukam)," kata Siti.
"Nanti di bulan Agustus masuk September kita harus lihat lagi yang Sumatera. Mudah-mudahan bisa menjadi solusi yang ada formatnya daripada madamin terus. Jadi dengan sistematis disiapkan," imbuhnya.
Siti menambahkan, koordinasi di daerah sudah berjalan sesuai arahan Jokowi. "Yang lain-lain, arahan Bapak Presiden dan Pak Menko itu berjalan seperti koordinasi dengan pemda, kekuatan di tingkat tapak, menjaga kesatuan penguasaan kawasan hutan, dan lain-lain. Ada juga gakkum diarahkan juga sistem monitoring yang dimiliki Polri dan contohnya Polda Riau," ucap Siti.
