Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan Deputi Penindakan KPK Karyoto ke Dewan Pengawas KPK hari ini. MAKI menduga Karyoto melakukan sejumlah pelanggaran kode etik terkait operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap staf Universitas Negeri Jakarta (UNJ).
"Pada hari ini, Selasa, tanggal 26 Mei 2020, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, via e-mail telah menyampaikan surat kepada Dewan Pengawas KPK berupa laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh Karyoto selaku Deputi Pimpinan Bidang Penindakan KPK dalam memberikan rilis kegiatan tangkap tangan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 20 Mei 2020," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Selasa (26/5/2020).
Boyamin menyebut keterangan pers yang disampaikan Karyoto terkait OTT itu bertentangan dengan arahan dan evaluasi Dewan Pengawas KPK. Menurut Boyamin, dalam arahan itu, yang berhak menyampaikan keterangan pers penanganan perkara hanya pimpinan atau jubir KPK.
"Karyoto melakukan rilis sendirian, hal ini bertentangan dengan arahan dan evaluasi Dewan Pengawas KPK yang berisi bahwa yang diperkenankan memberikan pernyataan terkait penanganan suatu perkara (kasus) kepada media adalah pimpinan KPK dan/atau juru bicara KPK," ujarnya.
Boyamin kemudian menyoal penyebutan nama lengkap terhadap pihak yang ditangkap ataupun yang diperiksa KPK. Boyamin menilai harusnya penyebutan nama pihak yang tertangkap ataupun yang diperiksa harus menggunakan inisial, demi asas praduga tak bersalah.
"Semestinya penyebutan nama dengan inisial demi asas praduga tidak bersalah dan selama ini release atau konpers KPK atas kegiatan tangkap tangan (OTT) selalu dengan penyebutan inisial untuk nama-nama yang terkait dengan OTT," ucapnya.
