.webp)
Dalam RUU MK, pasal di atas berubah menjadi: "Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat berusia paling rendah 60 (enam puluh) tahun."
Kemudian Pasal 87 huruf c berbunyi, "Apabila hakim konstitusi pada saat jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada huruf b telah berusia 60 (enam puluh) tahun, maka meneruskan jabatannya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun."
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain soal usia minimal, RUU MK mengubah masa jabatan Ketua/Wakil Ketua MK. Saat ini, masa jabatan Ketua/Wakil Ketua MK 2,5 tahun dan akan menjadi 5 tahun dalam RUU MK itu.
Menurut Palguna, titik pokok revisi UU MK sebaiknya lebih ditujukan untuk mengoptimalisasi pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara. Dia menyebut ada masalah pengujian pada konstitusionalitas penerapan undang-undang yang tidak terjangkau dengan UU MK yang berlaku saat ini.
"Harus ada perluasan pengertian pengujian UU, selain pengujian terhadap konstitusionalitas norma UU tapi juga konstitusionalitas tindakan pejabat publik dalam menerapkan UU itu yang bisa berujung pada dirugikannya hak-hak konstitusional warga negara," kata Palguna.
(pal/dnu)
