.webp)
Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 RI, Doni Monardo, menyampaikan sejumlah arahan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas yang berlangsung pagi tadi. Doni berbicara soal 'normal gaya baru usai Corona' hingga opsi mengganti cuti Lebaran Idul Fitri ke Idul Adha.
Rapat terbatas itu berlangsung sejak pukul 09.30 WIB, Senin (4/5/2020). Inti rapat terbatas itu adalah evaluasi pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB.
Doni Monardo awalnya menyampaikan ada perlambatan laju virus Corona karena PSBB, namun Presiden tak ingin daerah-daerah menjadi kendor pengawasannya. Jokowi, seperti yang disampaikan Doni Monardo, juga mengevaluasi uji sampel Corona. Lalu pemerintah juga mempertimbangkan dua opsi penggantian cuti Lebaran Idul Fitri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kemudian Bapak Presiden tadi telah memberikan arahan kepada KSP untuk melakukan kajian, ada 2 opsi untuk mengganti hari Lebaran," kata Doni Monardo.
Berikut ini pernyataan lengkap pemerintah usai rapat terbatas mengenai evaluasi PSBB:
Ada Opsi Cuti Lebaran Diganti Akhir Juli atau Desember:
Dapat kami sampaikan bahwa terjadi perlambatan di beberapa provinsi terkait dengan status PSBB. Kemudian Bapak Presiden meminta agar perlambatan ini tidak membuat kita semua jadi kendor dan kita tetap harus patuh terhadap protokol kesehatan, baik itu social distancing, physical distancing, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak dan segala hal yang berhubungan dengan upaya-upaya untuk mencegah kita tidak terpapar COVID-19 seperti halnya kebiasaan menyentuh mata, hidung, mulut. Ini harus diingatkan setiap saat, harus rutin secara terus menerus. Jangan sentuh bagian sensitif dari wajah kita, termasuk juga kenapa harus cuci tangan. Tidak cukup hanya mengatakan cuci tangan, tetapi harus tahu apa yang menjadi alasan supaya kita mencuci tangan. Demikian juga menggunakan masker, baik di tempat tempat umum maupun juga di dalam rumah ketika kita berada bersama keluarga di mana di antara anggota keluarga itu ada yang memiliki mobilitas tinggi sehingga ketika masuk kembali ke rumah, belum tentu yang bersangkutan dalam kondisi yang steril.
Kemudian dalam rangka pemberian peringatan dan teguran serta sanksi kepada sejumlah pihak yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Pemprov DKI telah memberikan peringatan dan teguran kepada 2.673 pabrik dan industri, termasuk perkantoran. Kemudian juga telah menyegel sementara sebanyak 168 pabrik. Kemudian Gugus Tugas Provinsi Riau telah melakukan langkah hukum terhadap mereka yang melanggar UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Beberapa masyarakat yang berkumpul, yang tidak sesuai ketentuan, akhirnya diperiksa dan diproses untuk masuk ke pengadilan dan hal ini telah mendapat apresiasi dari Jaksa Agung pada saat ratas tadi.
Kemudian yang kedua, Bapak Presiden menugaskan seluruh gugus tugas, baik di pusat maupun daerah, untuk melakukan evaluasi yang terkur, yang pertama yang terkait masalah uji sampel, yaitu testing. Gugus tugas telah mendatangkan lebih dari 420 ribu reagen PCR dan semalam sudah tiba lagi sebanyak 500 ribu VTM dan RNA sehingga diharapkan pada minggu ini kita telah memiliki sekitar 1 juta reagen, VTM dan juga ekstrak rna. Dengan demikian instruksi Bapak Presiden untuk melakukan testing secara masif dengan memanfaatkan sekitar 59 laboratorium bisa kita lakukan lebih optimal lagi.
Sejauh ini kendalanya adalah sumber daya yang ada di tiap laboratorium belum optimal, masih terbatasnya tenaga personel. Oleh karenanya gugas pusat telah meminta bantuan kepada PB IDI dan juga meminta kepada seluruh IDI wilayah untuk ikut membantu untuk ikut memberikan dukungannya sehingga upaya untuk melakukan testing secara masif ini bisa dilakukan lebih optimal lagi, termasuk juga permintaan dari Bapak Wapres harus jemput bola dari seluruh gugus tugas yang ada di daerah.
Kemudian selanjutnya adalah melakukan tracing secara agresif, terutama pada kelompok ODP dan PDP, bahkan beberapa di antaranya disinyalir ada yang tidak disiplin, ada yang keluar dari tempat isolasi dan tentunya ODP dan PDP ini dapat membahayakan keselamatan masyarakat. Oleh karenanya kami juga berharap kerja sama dengan seluruh komponen yang ada di daerah untuk dapat memantau ODP dan PDP ini agar mereka betul-betul mendapatkan ketentuan, mematuhi ketentuan untuk melakukan isolasi di rumah maupun isolasi di tempat yang telah diatur oleh pemerintah daerah. Kemudian juga isolasi mandiri yang telah disiapkan oleh sejumlah daerah sampai ke tingkat desa hendaknya betul-betul dimanfaatkan terutama kepada semua pihak yang baru tiba di kawasan tersebut.
Kemudian selanjutnya menyangkut masalah perlindungan terhadap lansia. Bapak Presiden menegaskan ulang bahwa kelompok lansia dan mereka yang memiliki penyakit penyerta atau yang ktia sebut dengan kelompok rentan ini betul-betul mendapatkan perlindungan optimal. Harus ada penyampaian, penjelasan kepada keluarga kita, kelompok lansia dan memiliki penyakit penyerta, untuk tidak sementara berdekatan dengan keluarga yang relatif masih sehat, masih muda, dan memiliki mobilitas tinggi. Bisa jadi di antara mereka adalah OTG, yaitu orang tanpa gejala. Ketika kelompok rentan ini bertemu dan bersentuhan dengan OTG, maka bisa menularkan, bisa terpapar dan juga bisa terinfeksi serta dapat menimbulkan sakit dan tentunya ini tidak kita harapkan. Khususnya kepada penyakit penyerta dengan golongan hipertensi, diabetes, jantung, asma dan beberapa penyakit kronis lainnya.
Kemudian selanjutnya Ibu Menlu telah melaporkan kepulangan sejumlah ABK dan juga pekerja migran Indonesia. ABK telah kembali, akan kembali, sebanyak 12.758 orang, sedangkan PMI yang telah kembali ke Tanah Air sebanyak 70.367 orang. Bapak Presiden menugaskan bahwa pilih titik debarkasi yang kira-kira memang memiliki kemampuan untuk melakukan isolasi dan observasi kepada para PMI dan ABK yang kembali agar manajemennya diatur yang baik, terintegrasi, baik itu oleh Kemenlu, Kemenkes, dukungan dari TNI dan Polri serta juga dari gugus tugas. Dalam waktu 2 minggu ke depan, akan kembali sekitar 17 kapal pesiar yang akan berlabuh di Tanjung Priok dan juga di Benoa.
Kemudian selanjutnya kami jelaskan bahwa laju kasus baru mengalami penurunan sampai dengan 11 persen, tetapi hal ini bukan berarti kita menjadi lengah karena kehadiran sejumlah PMI yang berpotensi juga nantinya menjadi bagian daripada penularan, termasuk juga jemaah tablig, kemudian klaster Gowa, kemudian beberapa tempat industri yang telah menjadi episentrum, kemudian juga pemudik yang lolos dari pemeriksaan aparat. Hal ini dapat berpotensi meningkatnya kasus kembali. Oleh karenanya kerja sama seluruh komponen masyarakat baik di pusat dan daerah betul-betul terintegrasi dengan baik. Gugus tugas pemerintah provinsi atau gugus tugas provinsi telah menyusun organisasi dan kita harapkan setiap gugus tugas betul-betul mampu melakukan upaya-upaya, baik upaya pencegahan maupun upaya deteksi dan juga penanganan terhadap masyarakat yang telah terlanjur sakit.
Kemudian selanjutnya Bapak Presiden memerintahkan gugus tugas untuk membantu sejumlah kasus yang terjadi di Jawa Timur sehingga penanganannya bisa terkelola dengan baik sebagaimana pengalaman yang ada di wilayah Jabodetabek.
Kemudian selanjutnya perintah Presiden tidak ada mudik, sekali lagi tidak ada mudik. Oleh karenanya mari kita semua bisa menahan diri, bisa bersabar untuk tidak mudik terlebih dahulu. Kemudian juga masyarakat diingatkan jangan mencuri-curi kesempatan sehingga kalau ini masih dilakukan maka akan menimbulkan risiko bagi kampung halaman. Kebiasaan kita untuk bertemu, berpelukan dengan orang-orang yang kita sayangi, bersalaman, berdekatan, justru dapat membahayakan keselamatan orang-orang yang kita cintai. Kita tidak sadar bahwa diri kita mungkin sudah menjadi kelompok atau kategori OTG, orang tanpa gejala, kita telah menjadi carrier sebagai pembawa virus COVID dan ketika kita menyentuh saudara-saudara kita yang tercinta, maka kita telah menulari mereka. Dan apabila yang tertular ini adalah kelompok rentan, yaitu orang lansia dan juga yang punya penyakit penyerta seperti tadi yang saya sebutkan, maka risikonya terpapar, terinfeksi, sakit, sakit ringan, sakit sedang bahkan bisa menimbulkan kematian. Sekali lagi apabila kita sayang kepada keluarga kita di kampung halaman, untuk sementara tahan untuk tidak pulang ke kampung halaman dulu.
Kemudian Bapak Presiden tadi telah memberikan arahan kepada KSP untuk melakukan kajian, ada 2 opsi untuk mengganti hari Lebaran, yaitu akhir Juli Idul Adha dan yang berikutnya adalah akhir Desember. Jadi masih ada 2 waktu mengganti hari Lebaran Idul Fitri ke waktu Idul Adha dan akhir Desember.
Kemudian yang berikutnya gugus tugas juga tadi telah melapor ke Bapak Presiden tentang pentingnya mengubah perilaku. Seraya kita melakukan kegiatan PSBB tetapi juga harus diikuti secara rutin dan terus-menerus dengan menggunakan masker, menjaga jarak, cuci tangan dan ini tidak cukup dilakukan dan disampaikan hanya sekali. Perlu disampaikan berulang kali setiap saat seperti orang tua kita yang selalu dengan istilah cerewet mengingatkan kita dan ini sekali lagi perlu dilakukan oleh seluruh komunitas untuk meningkatkan kesadaran individu sehingga timbul kesadaran kolektif. Apabila ada seseorang yang mendekatkan diri kepada kita, maka tugas kita adalah menghindari orang itu karena kita tidak tahu orang yang mendekatkan diri kepada kita positif atau tidak. Kemudian juga kolaborasi pentahelix berbasis komunitas yang dari awal menjadi program gugus tugas ini harus selalu kita kumandangkan untuk terus bersama-sama meningkatkan gotong-royong, meningkatkan persatuan dan kesatuan, bukan hanya pada saat PSBB, tapi juga kelak di kemudian hari.
Kemudian kapan waktu PSBB ini akan berakhir? Bapak Menko Perekonomian tadi telah mengingatkan kami semua bahwa sebelum ada vaksin maka kita belum akan aman dari masalah COVID-19 ini sehingga otomatis kondisi kita untuk bisa pulih secara semula membutuhkan waktu yang sangat lama. Kalau toh kita normal dalam arti kata normal dengan gaya baru, dengan tetap menggunakan masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan.
Kemudian dalam hal mengatasi bencana, gugus tugas telah melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa mengatasi bencana tidak boleh menimbulkan bencana baru. Oleh karenanya upaya kita semua untuk bisa mencegah masyarakat tidak terpapar virus COVID-19 tetapi juga harus menjaga warga masyarakat kita tidak terkapar karena di-PHK. Saat ini telah dirumahkan sebanyak 1.032.960 orang, telah di-PHK sebanyak 375.165 dan sektor informal yang terdampak sebanyak 314.833. Total semuanya 1.722.956 orang dan ini data yang kami peroleh dari Kementerian Tenaga Kerja.
