.webp)
Berikut respons Pemkot Depok hingga Bogor soal KRL tetap beroperasi saat PSBB.
Pemkot Depok
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menerima keputusan Kemenhub yang menolak usulan penyetopan KRL di Jabodetabek.
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Depok Dadang Supriatna mengingatkan walaupun usulan itu ditolak, physical distancing harus tetap dijaga.
"Akan tetapi, apapun, karena ini lintas provinsi adalah kewenangan perkeretaapian ya juga regulatornya juga ada di Kementerian Perhubungan, apapun keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ya kita ikutin. Karena yang punya kewenangan adalah beliau-beliau, mungkin banyak aspek yang dipertimbangkan," kata Dadang saat dihubungi, Jumat (17/4/2020) malam.
"Tetapi kami berharap juga physical distancingnya itu mesti dijaga, seperti itu. Lalu juga kapasitas di dalam muatnya mungkin harus dievaluasi, yang penting tidak terjadi antrean yang cukup panjang seperti itu," imbuhnya.
Ketika ditanyakan apakah Pemkot Depok akan mengusulkan ulang ke Kemenhub, Dadang mengatakan kemungkinan tidak. Menurutnya pemerintah pusat memiliki pertimbangan tersendiri terkait tak menyetop sementara KRL.
Pemkot Bogor
Pemkot Bogor ingin agar kebijakan Kemenhub yang akan membatasi jumlah penumpang KRL saat PSbb benar-benar diterapkan.
"Mudah-mudahan sih itu sebagai pegangan bagi semua. Yang penting kan begini, kalau sudah diputuskan (batas penumpang) berapa persen, berapa persen itu, yang konsisten dong, gitu kan. Konsisten, itu saja," kata Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim ketika dihubungi, padaJumat 17 April 2020.
Dedie mengatakan Pemkot Bogor tidak mempermasalahkan bila KRL masih beroperasi. Menurutnya, kebijakan Kemenhub yang menerapkan pembatasan jumlah penumpang dan jam operasional KRL sudah dengan perhitungan yang akurat.
"Ya nggak apa-apa, yang penting bagi kita ada perhatian dari seluruh pihak, para stakeholder perkeretaapian, agar memperhatikan masalah sosial distancing dan physical distancing. Kalau memang bisa mengontrol itu semua, buat kita nggak ada masalah, silakan," ungkap dia.
Dia menambahkan, Pemkot Bogor akan melakukan pengawasan ke semua tempat ketika PSBB diberlakukan, termasuk di stasiun. Bila dilihat masih ada kerumunan di stasiun, kata Dedie, Pemkot Bogor akan kembali mengingatkan pemerintah pusat.
"Nanti kita lihat, kalau ternyata masih mengandung risiko, ya kita ingatkan lagi ke pemerintah pusat," kata dia.
