Kemenhub Tak Setop KRL, Pemkot Depok: Physical Distancing Harus Dijaga

Jakarta -

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menerima keputusan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang menolak usulan penyetopan KRL di Jabodetabek. Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Depok Dadang Supriatna mengingatkan walaupun usulan itu ditolak, physical distancing harus tetap dijaga.

"Akan tetapi, apapun, karena ini lintas provinsi adalah kewenangan perkeretaapian ya juga regulatornya juga ada di Kementerian Perhubungan, apapun keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ya kita ikutin. Karena yang punya kewenangan adalah beliau-beliau, mungkin banyak aspek yang dipertimbangkan," kata Dadang saat dihubungi, Jumat (17/4/2020) malam.

"Tetapi kami berharap juga physical distancingnya itu mesti dijaga, seperti itu. Lalu juga kapasitas di dalam muatnya mungkin harus dievaluasi, yang penting tidak terjadi antrean yang cukup panjang seperti itu," imbuhnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketika ditanyakan apakah Pemkot Depok akan mengusulkan ulang ke Kemenhub, Dadang mengatakan kemungkinan tidak. Menurutnya pemerintah pusat memiliki pertimbangan tersendiri terkait tak menyetop sementara KRL.

Anies Usul KRL Setop Beroperasi Selama PSBB Jakarta:

"Saya kira enggak (mengajukan usulan lagi), semuakan dipertimbangkan secara komprehensif, pemerintah pusat juga punya pertimbangan yang lain. Karena kewenangan dengan eksternalitas lintas provinsi dan juga perkeretaapian kewenangannya ada di pemerintah pusat," ujarnya.

Dadang mengatakan personel Dishub disebar di stasiun-stasiun wilayah Depok. Personel Dishub memantau pergerakan warga bersama dengan sejumlah pihak.

"Di stasiun-stasiun itu salah satu pos pantauan kita PSBB, selain 22 titik cek poin, stasiun itu pos pantau yang dilakukan oleh Polres dan juga oleh Dishub. Jadi petugas kita ada juga di pos-pos yang ada di stasiun," ucapnya.

Sebelumnya, Kemenhub menolak usulan penyetopan kegiatan operasional KRL dan hanya membatasi jumlah penumpang kereta saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pemkot Bogor yang juga turut mengusulkan penyetopan KRL ingin agar kebijakan itu benar-benar diterapkan.

"Mudah-mudahan sih itu sebagai pegangan bagi semua. Yang penting kan begini, kalau sudah diputuskan (batas penumpang) berapa persen, berapa persen itu, yang konsisten dong, gitu kan. Konsisten, itu saja," kata Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim ketika dihubungi, Jumat (17/4).

Halaman 1 2

Selanjutnya