.webp)
Para ujung tombak pelayanan kesehatan juga berbicara. Sekretaris Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Dyah Agustina, mendorong pemerintah untuk memberikan data tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19.
"Itu yang kami minta adanya transparansi itu seperti itu," ujar Dyah di Sekretariat PB IDI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/3).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari barisan para kepala daerah, suara menuntut keterbukaan juga terdengar. Gubernur Banten Wahidin Halim mengaku ingin mengirim pesan terkait transparansi penyebaran virus Corona. Itu menjadi alasan mengumumkan ada 4 warganya yang terjangkit dan mendahului protokol pemerintah pusat.
"Kemarin kan sudah saya lakukan (transparan), itu pesan berarti (ke pemerintah pusat), makanya saya nggak mau ngomong lebih jauh," kata Wahidin kepada wartawan di rumah dinas Jl. Ahmad Yani, Serang, Jumat (13/3).
Loncat ke Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta kepada Jokowi untuk menyampaikan daerah mana saja yang masuk dalam zona merah virus Corona atau COVID-19. Namun pemerintah, kata Sultan pada ujung Maret lalu, tidak mau menjawab permintaannya.
"Saya sampaikan ke Presiden daerah mana yang zona merah. Supaya kami ini masyarakat yang mau pergi maupun akan datang dari awal sudah bisa diantisipasi kalau dia dari wilayah merah," kata Sultan di kompleks Kepatihan Pemda DIY, Senin (30/3).
Dari Ibu Kota Negara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan ada beberapa langkah untuk mengendalikan penyebaran virus Corona. Menurutnya, yang pertama dilakukan adalah transparansi terkait data pasien positif Corona.
"Apa pelajaran penting dari negara yang mengalami (pandemi Corona) ini? Nomor satu, transparan, ini bukan aib penyakit ini. Ini kan bukan karena kelakuan, tapi justru orang yang pergaulannya luas yang ramah itu dia yang banyak kena," ujar Anies di channel YouTube Deddy Corbuzier seperti dilihat detikcom, Rabu (1/4).
Meski belum jelas betul, apakah nantinya Pemerintah Pusat akan membuka peta zonasi persebaran COVID-19 atau tidak, namun setidaknya sekarang Kepala Pemerintahan sudah berbicara soal transparansi data.
