.webp)
Masalah lainnya, absen elektronik di Pemkot Makassar juga kadang terkendala oleh jaringan. Server untuk absen elektronik terkadang tidak dapat diakses atau eror saat para pegawai banyak yang melakukan absen secara bersamaan.
"Jadi karena gagal men-submit, mereka jadi ragu jangan sampai tidak diakui laporan saya, tidak masuk laporan saya, saya dianggap tidak melakukan kerja, sehingga nanti bisa dipotong. Nah padahal kalau itu terjadi itu bisa dilaporkan secara manual," jelasnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, Plt Kepala BKD Makassar Basri Rahman mengungkapkan seluruh jajaran PNS di lingkup Pemkot Makassar memang belum diberikan TPP. Hal ini karena BKD Makassar masih memproses TPP di masa sanggah yang berlaku selama 5 hari. Dalam masa sanggah tersebut Kepala OPD diminta untuk mengoreksi kinerja pegawainya untuk nantinya diserahkan ke BKD.
"Memang TPP belum ada pembayaran (ke semua PNS), ini kan sekarang masih masa sanggah. Itu maskudnya bukan di Satpol PP saja, di OPD lain juga demikian. Olehnya itu nanti kita himpun kita cari jalan keluarnya apakah itu karena gangguan server atau SDM yang tidak paham, ini kan seperti itu," kata Basri.
"Belum ada pencairan sejak bulan 1, itulah karena inikan baru awal sehingga kalau masih ada riak-riak begini kan tidak boleh pembayaran, maksudnya kalau ada merasa dirugikan," imbuhnya.
Sebelumnya, puluhan anggota Satpol PP Makassar berunjuk rasa di kantor Balai Kota Makassar lantaran tidak mendapat tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) selama beberapa bulan. Dalam aksinya, mereka sempat menutup akses pintu masuk kantor Balai Kota Makassar.
Kasatpol PP Makassar Iman Hud dalam keterangannya pada wartawan, Rabu (26/2/2020), mengatakan ia dan anggotanya sudah 3 bulan belum mendapatkan dana TPP dari kantornya. TPP adalah tunjangan tambahan yang diberikan kepada para ASN selain gaji pokok.
(nvl/idh)
