Didemo Satpol PP, Pj Walkot Makassar Janji Perbaiki Sistem Absen

Makassar -

Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb menjelaskan penyebab Satpol PP berunjuk rasa di Kantor Wali Kota hingga ke rumah jabatannya. Salah satu soal absen elektronik yang kurang tersosialisasikan.

Iqbal menjelaskan, jajaran Satpol PP Makassar khawatir tidak mendapatkan atau dipotong Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP)-nya karena tidak melakukan absen elektronik. Padahal, banyak personel Satpol PP yang bertugas di lapangan sehingga tidak dapat melakukan absen elektronik.

"Memang selama ini pihak Badan Kepegawaian Daerah mesosialisasikan ini barang (absen elektronik) hanya kepada operator pengelola sistem yang ada di kantor masing-masing. Nah operator ini tidak menjelaskan, bahwa ada sistem komplain, ada sistem elektronik, ada sistem manual, nah itu yang tidak tersosialisasikan dengan baik," kata Iqbal di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Jalan Penghibur, Rabu (26/2/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Akibatnya, jajaran Satpol PP Makassar menduga TPP tidak diberikan selama 3 bulan ini karena tidak melakukan absen elektronik. Selain itu, pihak Satpol PP juga menerima laporan BKD bahwa banyak personelnya yang didata tidak masuk kerja. Padahal ada sistem absen manual bagi pegawai Pemkot Makassar yang bertugas di lapangan dan berhalangan masuk kantor yang bisa dilaporkan ke BKD.

"Contoh misalnya, Satpol PP dia tidak bisa absen karena dia berada tugas di Rumah Jabatan Wali Kota atau berada di kecamatan, atau berada di Pantai Losari jaga, nah itu tidak perlu absen. Yang harus dilampirkan adalah surat tugas bahwa dia bertugas di situ. Nah itu yang tidak diketahui bahwa sebenarnya surat tugasnya itu merupakan absen bahwa dia tidak perlu absen elektronik," ujar Iqbal.

Iqbal menuturkan pemberian TPP berdasarkan absen elektronik memang baru diterapkan di Pemkot Makassar tahun ini, tepatnya sejak Januari lalu. Hal ini membuat sosialisasi absen elektronik belum maksimal ke seluruh jajaran Kepala OPD.

"Namanya baru pertama kali diterapkan. Itu di satu sisi memang belum semua pegawai paham karena pimpinannya sendiri belum paham. Hanya selama ini yang paham operator yang tangani ini sistem, dan mulai Senin semua kepala SKPDnya kita minta disosialisasikan," ujarnya.

Masalah lainnya, absen elektronik di Pemkot Makassar juga kadang terkendala oleh jaringan. Server untuk absen elektronik terkadang tidak dapat diakses atau eror saat para pegawai banyak yang melakukan absen secara bersamaan.

"Jadi karena gagal men-submit, mereka jadi ragu jangan sampai tidak diakui laporan saya, tidak masuk laporan saya, saya dianggap tidak melakukan kerja, sehingga nanti bisa dipotong. Nah padahal kalau itu terjadi itu bisa dilaporkan secara manual," jelasnya.

Sementara itu, Plt Kepala BKD Makassar Basri Rahman mengungkapkan seluruh jajaran PNS di lingkup Pemkot Makassar memang belum diberikan TPP. Hal ini karena BKD Makassar masih memproses TPP di masa sanggah yang berlaku selama 5 hari. Dalam masa sanggah tersebut Kepala OPD diminta untuk mengoreksi kinerja pegawainya untuk nantinya diserahkan ke BKD.

"Memang TPP belum ada pembayaran (ke semua PNS), ini kan sekarang masih masa sanggah. Itu maskudnya bukan di Satpol PP saja, di OPD lain juga demikian. Olehnya itu nanti kita himpun kita cari jalan keluarnya apakah itu karena gangguan server atau SDM yang tidak paham, ini kan seperti itu," kata Basri.

"Belum ada pencairan sejak bulan 1, itulah karena inikan baru awal sehingga kalau masih ada riak-riak begini kan tidak boleh pembayaran, maksudnya kalau ada merasa dirugikan," imbuhnya.

Sebelumnya, puluhan anggota Satpol PP Makassar berunjuk rasa di kantor Balai Kota Makassar lantaran tidak mendapat tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) selama beberapa bulan. Dalam aksinya, mereka sempat menutup akses pintu masuk kantor Balai Kota Makassar.

Kasatpol PP Makassar Iman Hud dalam keterangannya pada wartawan, Rabu (26/2/2020), mengatakan ia dan anggotanya sudah 3 bulan belum mendapatkan dana TPP dari kantornya. TPP adalah tunjangan tambahan yang diberikan kepada para ASN selain gaji pokok.

Halaman 1 2

Selanjutnya