Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyoroti soal pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang disebutnya dibahas secara tertutup. Menurutnya, Omnibus Law itu hanya mementingkan pengusaha, bukan buruh.
"Pak Firman (Anggota Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo) tadi menyampaikan sebagai Baleg setiap proses pembuatan hukum dia harus terbuka melibatkan semua pemangku kepentingan," kata Said dalam diskusi bertajuk 'Omnibus Law Bikin Galau?' di Upnormal Coffee, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (26/1/2020)
"Nah proses Omnibus Law ini tidak dilalui. Ini UU sangat tertutup, penuh rekayasa dan hanya ingin mementingkan sekelompok orang saja dalam hal ini kawan-kawan pengusaha," sambungnya.
Dia menilai ada poin-poin yang merugikan buruh dari Omnibus Law itu. Meski belum membaca draf resmi terkait Omnibus Law itu, dia meyakini ada 6 hal yang pastinya akan merugikan buruh jika Omnibus Law diberlakukan.
Enam poin itu antara lain terkait hilangnya upah minimum diganti upah per-jam, hilangnya pesangon, diperbolehkan outsourcing dan pekerja kontrak tanpa batas, tenaga kerja asing, jaminan pensiun dan kesehatan dihilangkan hingga sanksi pidana pengusaha yang melanggar aturan ketenagakerjaan dihilangkan.
Simak Video "Puan Tagih Pemerintah Segera Serahkan Draf RUU Omnibus Law!"
