Buruh Demo Tolak Omnibus Law, JK: Ini Negara Demokrasi

Jakarta - Massa dari berbagai elemen buruh melakukan unjuk rasa menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mengatakan demonstrasi merupakan hak warga negara.

"Ini kan negara demokrasi. Beberapa hal tertentu boleh setuju, boleh tidak setuju, tergantung masing-masing," kata JK di Markas Besar PMI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

JK mengatakan hasil akhir keputusan tersebut tergantung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Tapi ya tergantung DPR bagaimana melaksanakannya," ujar dia.

Simak Juga Video "Tolak Omnibus Law, KSPI Bicara Sistem Upah dan Hilangnya Pesangon"

[Gambas:Video 20detik]

Sebelumnya, Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan demonstrasi tidak dilakukan di DPR saja, tapi juga di 20 provinsi. Massa menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan kenaikan iuran BPJS khusus untuk kelas 3.

"Kami meminta DPR untuk membatalkan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Khususnya keterkaitannya dengan ketenagakerjaan," kata Said Iqbal di depan gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta.

Menurut Said Iqbal, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan mempengaruhi masa depan buruh dan calon pekerja. Sebab, katanya, tak ada perlindungan.

"Karena membuat masa depan pekerja, calon pekerja, orang-orang muda yang akan memasuki dunia kerja tanpa perlindungan," ujarnya.