Mahfud Md Minta Buruh Tak Keliru Pahami Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Menko Polhukam Mahfud Md (Ari Saputra/detikcom)

Jakarta - Massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan sejumlah elemen lain berdemonstrasi di DPR menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja siang tadi. Menko Polhukam Mahfud Md meminta buruh tidak keliru dalam memahami omnibus law.

"Saya tidak tahu materi penolakannya apa, tetapi harus dipahami dulu bahwa omnibus law itu bukan omnibus untuk investasi. Omnibus law itu adalah omnibus tentang cipta lapangan kerja, nah cipta lapangan kerja itu maksudnya agar lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia itu semakin terbuka lebar," kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2020).

Mahfud menjelaskan, salah satu cara membuka lapangan kerja adalah dengan mempermudah dan menyederhanakan perizinan investasi. Dia menekankan investasi itu bukan hanya dari asing, tapi juga dari dalam negeri.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Selama ini sering terkendala oleh perizinan karena banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang-tindih. Maka dibuat omnibus law untuk mempermudah perizinan," ujarnya.

Jadi, lanjut Mahfud, penekanannya bukan soal investasi, tapi lapangan kerja yang selama ini agak terhambat oleh perizinan investasi. Mahfud meminta semua pihak tidak keliru memahami soal Omnibus Law.

"Jangan keliru, kan lalu isunya liar ini untuk mempermudah orang asing, enggak, ini investasi biasa orang kamu pun semua mau investasi perizinannya akan dipermudah oleh ini," ucapnya.

Jika ada poin-poin yang dinilai merugikan buruh, Mahfud mengimbau agar disampaikan dalam pembahasan di DPR. Soal omnibus law ini, katanya, baru mulai diagendakan untuk segera dibahas.

"Ya disampaikan saja nanti ke DPR nanti, kalau sejauh yang saya ini justru buruh diutamakan di situ ya. Tapi coba di bagian yang mana yang buruh dirugikan sampaikan ke DPR sampaikan juga ke saya nanti saya salurkan," ujarnya.

"Sudah (rampung drafnya), habis reses DPR kan terus mulai membahas itu," sambung Mahfud.

Meski begitu, Mahfud menuturkan tidak ada yang salah dengan unjuk rasa. Yang penting, tidak melakukan kekerasan dan kerusakan.

"Dan yang penting paham masalahnya, ini adalah untuk mempermudah penciptaan lapangan kerja," tuturnya.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menerima Ketua KSPI Said Iqbal dan perwakilan serikat buruh yang menolak omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka). Dasco berjanji akan membentuk tim kecil dari komisi terkait untuk mengawal pembahasan omnibus law.

Draf omnibus law tersebut sedianya akan dikirimkan ke DPR hari ini. Namun Dasco mengaku belum melihat naskah akademik yang dikirimkan.

"Katanya hari ini akan diantar naskah akademik dan RUU. Saya sendiri belum melihat dan mempelajari, tapi hari ini kita menerima kedatangan kawan-kawan buruh, dan mereka sudah menyampaikan beberapa poin yang mereka merasakan keberatan terhadap RUU tersebut," kata Dasco setelah menerima perwakilan buruh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/1).