Round-Up

Mendagri Tak Setuju 'Wewenang' Pecat Gubernur

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 22 Jan 2020 20:49 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (Foto: Lamhot Aritonang)
Jakarta -

Draf Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja mengenai kewenangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bisa memecat gubernur mengundang reaksi. Mendagri Tito Karnavian menegaskan tak setuju dengan wewenang itu.

Kewenangan itu diatur dalam Pasal 520 ayat 3 yang berbunyi:

Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah telah selesai menjalani pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah

Sejumlah kepala daerah merespons wewenang Mendagri yang ada pada draf Omnibus Law itu. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan masalah tersebut kepada pemerintah pusat.

"Saya nggak berpendapat. Itu kan wilayah pemerintahan pusat," ucap Anies kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Sementara itu Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi merespons positif soal wewenang yang diatur dalam Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja. Menurutnya, mendagri memang memiliki wewenang.

"Saya belum tahu itu. Tetapi, mau dipecat atau tidak dipecat, menteri dalam negeri itu yang mengatur pengelolaan pemerintah," kata Edy kepada wartawan, Selasa (21/1/2020).

Dia menilai ketentuan itu bukan sekadar memecat kepala daerah atau tidak. Menurutnya, hal yang diatur dalam Omnibus Law lebih pada persoalan kesejahteraan rakyat.

"Gunanya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Mempercepat pembangunan di republik ini," jelas Edy.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3