Mendagri Bisa Pecat Gubernur di Draf Omnibus Law, Pengamat: Berlebihan

Solo - Pakar hukum administrasi negara UNS Solo, Agus Riewanto, mengkritisi relasi pemerintah pusat dengan daerah dalam draf omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja. Mengenai Mendagri bisa memecat gubernur dinilainya berlebihan.

Menurut Agus Riewanto, otonomi daerah dijamin oleh konstitusi dalam Pasal 18 UUD 1945. Pemerintah daerah memiliki kewenangan mengatur daerahnya sendiri.

"Kalau ada mekanisme bahwa pemerintah pusat bisa memecat gubernur atau bupati dan wali kota, itu berlebihan. Pemecatan kepala daerah ada mekanismenya sendiri," ujar dosen Fakultas Hukum UNS itu.

Baca juga: Pengamat: Jangan Abaikan Aspek Sosiologis dalam Penerapan Omnibus Law

Selama ini kepala daerah hanya bisa dipecat jika melanggar sumpah jabatan, meninggal, atau mengundurkan diri. Agus mengatakan tidak ada klausul pemecatan yang terkait program strategis nasional.

"Sebenarnya boleh saja disanksi, tapi bukan pemecatan. Bisa dalam bentuk administrasi lain, misal pengurangan dana alokasi umum atau investasi tertentu tidak bisa masuk ke daerah tersebut," katanya.

Seperti diberitakan, program omnibus law salah satunya menelurkan RUU Cipta Lapangan Kerja. Dalam RUU ini, diatur berbagai hal, salah satunya kepatuhan kepala daerah kepada presiden.

Baca juga: Mendagri Bisa Pecat Gubernur di Draft Omnibus Law, Ini Kata Komisi II

Bila tidak melaksanakan program strategis nasional, kepala daerah bisa dikenai sanksi secara bertingkat. Dari yang paling ringan, yaitu sanksi administrasi, nonjob dalam waktu tertentu, hingga sanksi pemecatan.

Pemecatan bupati/wali kota dilakukan oleh gubernur, sedangkan gubernur dipecat oleh Menteri Dalam Negeri.



Simak Video "Buruh Tolak Omnibus Law, Moeldoko: Mereka Belum Diajak Bicara Substansi"

[Gambas:Video 20detik]

(bai/mbr)