Ketua KPK Empaskan Pendapat Kasus Wahyu Setiawan Penipuan

Seperti diketahui, Wahyu dijerat KPK melalui OTT pada Rabu, 8 Januari 2020. Wahyu lantas ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya, yaitu Agustiani Tio Fridelina, Harun Masiku, dan Saeful. KPK menduga Wahyu dan Agustiani adalah penerima suap, sedangkan pemberinya adalah Harun dan Saeful.

Kepentingan suap itu berkaitan dengan pengurusan pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR dari PDIP. Harun sebagai caleg PDIP bersama Saeful diduga menyuap Wahyu dan Agustiani untuk memuluskan niat Harun menggantikan anggota DPR dari PDIP yang meninggal dunia, yaitu Nazarudin Kiemas. Namun, dari keempat tersangka itu, hanya Harun yang jejaknya hingga kini masih ditelusuri KPK.

Kasus ini lantas berkembang lantaran sempat ada kabar liar beredar yang bersinggungan dengan kepentingan partai, yaitu PDIP. Namun PDIP membela diri dengan menyiapkan tim hukum untuk mengawal persoalan ini.

Mantan Ketua Pansel Pimpinan KPK Yenti Garnasih (Rengga Sancaya/detikcom)

Kembali ke penjelasan Yenti. Dia meyakini pernyataan KPU yang mengatakan tak mungkin tak ada kolektif kolegial dalam kasus suap Wahyu. Dari situlah, menurut Yenti, diyakini modus kasus tersebut adalah penipuan.

"Dan kemudian bagaimana pada akhirnya penyuap memberikan, padahal menurut KPU tidak mungkin kalau tidak kolektif kolegial? Nah di situ saya mengatakan, mungkin di situ ada yang meyakinkan penipuan tidak apa-apa di situ. Ada penipuannya, nggak masalah menurut saya," ujarnya.

Baca juga: Jawab Yenti Garnasih, Ketua KPK Tegaskan Kasus Wahyu Setiawan Korupsi

Namun Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan kasus yang menjerat Wahyu adalah tindak pidana korupsi. Kesimpulan ini didapat berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan KPK.

"Yang pasti hasil ekspose, hasil gelar perkara dengan penyelidik, penyidik, dan penuntut umum dipimpin oleh tiga pimpinan KPK, waktu itu saya lagi di Surabaya, kita bersepakat bahwa berdasarkan bukti permulaan cukup bahwa telah terjadi suatu tindak pidana," kata Firli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

"Tindak pidana adalah tindak pidana korupsi, saya kira itu," tegasnya.