Pimpinan DPR Dorong Panja, PKS Tetap Gulirkan Usul Pansus Jiwasraya

Usulan pansus itu juga ditandatangani oleh para pimpinan fraksi dan anggota F-PKS lainnya. Jazuli mengatakan pihaknya juga akan berkomunikasi dengan fraksi-fraksi lain untuk menyetujui usulan pansus ini.

"Maka kita hari ini menandatangani usulan pansus. Setelah itu kita akan berkomunikasi dengan fraksi-fraksi, kita akan mengajak bersama-sama menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan rakyat ini di ruang parlemen ini," kata Jazuli.

Baca juga: Soal Nasib Uang Nasabah Jiwasraya, Wapres: Tunggu Proses Hukum di Kejagung

Meski Kejaksaan Agung telah menetapkan lima tersangka yang terkait Jiwasraya, Jazuli mengatakan pansus tetap dibutuhkan. Kasus ini menurutnya tidak berhenti di penetapan tersangka.

"Kita sudah tahu juga ada beberapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi dalam kasus Jiwasraya atau pembentukan pansus, bukan hanya mengantarkan orang jadi tersangka. Kita ingin lihat, tersangkanya juga harus tepat. Supaya tidak terulang lagi pada masa-masa berikutnya dalam kasus-kasus yang lainnya," tutur Jazuli.

"Jadi pansus nanti bukan hanya untuk mengarahkan dan mengantarkan orang jadi tersangka, tidak. Kita ingin mengungkap semuanya secara terang benderang. Itu sebabnya hari ini kami pimpinan fraksi PKS mengumpulkan seluruh anggota yang ada di Jakarta untuk menandatangani pansus itu," lanjut dia.

Foto: PKS gulirkan usul Pansus Jiwasraya (Azizah/detikcom)

Fraksi PKS, kata Jazuli, mengapresiasi Kejaksaan Agung yang telah menetapkan lima tersangka dalam kasus Jiwasraya. Penetapan itu dinilai PKS sebagai kesuksesan besar.

Baca juga: NasDem: Pemerintah Harus Jamin Uang Nasabah Jiwasraya Kembali

Sementara itu, Sekretaris F-PKS Ledia Hanifa menjelaskan pentingnya pansus dibandingkan panja untuk kasus Jiwasraya. Menurut Ledia, pansus dinilai lebih sesuai karena kasus Jiwasraya bersifat kompleks.

"Mekanisme panja tidak memadai karena kasus Jiwasraya bersifat multidisiplin dan kompleks, sehingga membutuhkan Pansus. Selain itu mekanisme Pansus dipandang juga lebih sesuai karena terdapat sejumlah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang juga berwenang mengawasi permasalahan Jiwasraya, seperti Komisi XI yang membidangi Keuangan, Komisi VI terkait BUMN, Komisi III terkait Penegakan Hukum, dan juga Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN)," jelas Ledia.
(azr/imk)