KPK Gagal Paham Eks Koruptor Boleh Maju Pilkada 2020, KPU: Belum Habis Harapan

Menurut Evi, saat ini parpol menjadi harapan untuk tidak adanya eks korupsi yang maju di Pilkada. Dia mengatakan pihaknya menunggu bukti pernyataan parpol, yang menyebut siap untuk tidak mencalonkan eks korupsi.

"Sebenarnya belum pupus habis harapan kita, kita masih punya harapan itu melalui partai politik. Kita juga tidak bisa apriori kepada partai politik, tentu berharap partai politik DPP pusat ini. Kan beberapa partai sudah menyatakan tidak akan mencalonkan napi koruptor, ada beberapa yang sudah menyatakan seperti itu," tuturnya.

"Ini kan tinggal dibuktikan saja, karena dalam pencalonan nanti itu ada persetujuan DPP terhadap pencalonan yang akan diajukan. Jadi tidak juga sendiri-sendiri DPC ataupun DPD itu bisa mencalonkan kepala daerah, karena mereka harus bisa menghadirkan formulir B1-KWK, itu merupakan formulir persetujuan dari partai politik tingkat pusat, terhadap calon yang akan diusung dan pakta integritas," sambung Evi.

Baca juga: KPU Dinilai 'Angkat Tangan' Larang Eks Koruptor Maju Pilkada Terjepit Situasi

KPK juga meminta KPU untuk mengumumkan rekam jejak calon kepala daerah di TPS dan web. Evi mengatakan pihaknya telah mengatur hal tersebut dalam PKPU Pencalonan, nantinya KPU daerah akan mempublikasikan melalui web dan media sosial masing-masing.

"Itu sudah masuk dalam PKPU pencalonan. Jadi medsos itukan masif ya penyebarannya, medsosnya KPU Provinsi dan kabupaten kota kita minta untuk menyebarkan itu, di masukan dalam laman KPUnya dan kemudian di masukan dalam akun media sosialnya," kata Evi.

Baca juga: Eks Koruptor Boleh Maju Pilkada, AHY: PD Hadirkan Tokoh Berintegritas

Sebelumnya, diketahui mantan terpidana kasus korupsi tidak dilarang mencalonkan diri dalam Pilkada 2020. KPK menilai hal ini sebagai suatu kemunduran.

"Menurut saya sih itu kemunduran," ucap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019).
(dwia/mae)