Soal Sunat Vonis Para Koruptor, MA: Apakah Pengurangan Hukuman Salah?

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 05 Des 2019 08:07 WIB
Andi Saman Nganro (agung/detikcom)
Andi Saman Nganro (agung/detikcom)
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) mengurangi hukuman mantan Mensos Idrus Marham dari 5 tahun penjara menjadi 2 tahun penjara. Ini merupakan penyunatan hukuman terdakwa/terpidana korupsi yang dilakukan MA. Apa kata MA?

"Apakah pengurangan hukuman ini salah?" kata juru bicara MA, hakim agung Andi Samsan Nganro, kepada detikcom, Kamis (5/12/2019).

Menurut Andi, MA dalam melaksanakan fungsi peradilan baik itu perkara kasasi maupun perkara PK, saat ini berjalan sebagaimana mestinya. Hal itu sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk melayani masyarakat pencari keadilan.

"Khusus dalam penanganan perkara pidana korupsi di MA yang dalam beberapa waktu terakhir disorot, karena adanya pengurangan hukuman Terdakwa/Terpidana yang dianggap beruntun dalam beberapa perkara korupsi yang diputus oleh MA, sebenarnya, di MA tidak ada perubahan persepsi dan kita sependapat bahwa korupsi adalah musuh bersama yang harus diberantas," papar Andi.

Dalam menangani perkara korupsi, lanjut Andi, MA telah menunjukkan keseriusan seperti hakim yang menangani perkara korupsi harus bersertifikat di semua tingkatan peradilan, termasuk di MA. Begitu juga komposisi majelis hakim kasasi dan PK yang di dalamnya duduk unsur hakim ad hoc, tidak ada yang berubah dari dulu hingga sekarang.

"Bahkan di tingkat kasasi unsur hakim ad hoc lebih banyak dari hakim karier," cetus Andi.
Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4