"Kami sudah menghitung untuk 2020 akan ada kekurangan keping blanko. Sudah terprediksi. Kalau kita melihat bagaimana perhitungan keping blanko itu bisa kurang, ada sekitar 17 item bagaimana kita melakukan perencanaan," kata Zudan dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi II, di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2019).
Dalam raker kemudian ditampilkan 17 faktor tersebut. Ada faktor yang hurufnya ditebalkan dengan warna merah, ada yang tidak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun faktor yang hurufnya tak ditebalkan warna merah di antaranya perubahan status pendidikan, hilang per tahun, rusak per tahun dan perubahan nama jalan.
"Yang kami beri warna merah itu kami sudah bisa prediksi, misalnya berapa yang pindah per tahun datanya ada, trennya ada, kawin per tahun, cerai hidup, cerai mati. Yang warna merah ini relatif bisa kita prediksi," papar Zudan.
Pemaparan Zudan kemudian diinterupsi oleh anggota Komisi II Johan Budi. Johan keheranan, mengapa Kemendagri bisa memprediksi angka kematian per tahun, tapi tak bisa memprediksi warga yang lulus sekolah per tahun.
"Pak Dirjen Dukcapil, Bapak bisa memperkirakan orang meninggal per tahun, tapi tidak bisa memperkirakan berapa orang yang akan lulus. Ini pertanyaan saya," ucap Johan.
"Kedua, ketika orang beda pekerjaan, kawin cerai. Dari dulu KTP saya PNS, pekerjaan saya berpindah-pindah, sudah nggak jadi PNS lagi. Kalau itu jadi dasar untuk perubahan, kenapa tak diubah, kenapa yang terjadi di lapangan tetap seperti itu," imbuh politikus PDIP itu.
Diberitakan sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengajukan pergeseran anggaran kementerian yang dia pimpin untuk pemenuhan blanko e-KTP 2019. Dari kebutuhan anggaran Rp 78,6 miliar, yang diajukan untuk digeser hanya sebesar Rp 15,9 miliar.
"Kurang 7.437.719 keping, kebutuhan anggarannya Rp 78.624.127.549," kata Tito dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi II, di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11).
Halaman 3 dari 2
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini