Komisi II Kaji Opsi-opsi Pelaksanaan Pilkada: Kembali ke DPRD-Asimetris

Jika nantinya akan diterapkan sistem asimetris, Doli mengatakan perlu ditentukan basis-basis yang tepat. Basis itu berkaitan dengan geografis hingga tingkat kesejahteraan masyarakat.

"Ada juga yang asimetris berbasis, misalnya, soal tingkat kesejahteraan masyarakat, tingkat rasionalitas masyarakat. Kan ada yang bilang kalau misalnya ekses negatif pilkada langsung itu masalah money politic dan diindikasikan itu terjadi pada masyarakat yang ada di daerah yang tingkat kesejahteraan ya rendah. Maka daerah itu yang akan nanti jadi kembali ke DPR (DPRD), jadi basisnya banyak," jelas Doli.

Baca juga: Bawaslu Ingatkan Petahana Tak Gunakan Program Jokowi di Pilkada Sulsel

Jika konsep asimetris itu digunakan untuk pilkada, menurut Doli, harus dicari basis yang tepat yang sesuai dengan kondisi daerah tersebut. Doli pun menyebut pentingnya melakukan evaluasi untuk mengetahui kelemahan sistem pilkada langsung yang sudah berjalan selama ini.

"Nah dalam proses kajian itu, koreksi-koreksinya itu bagaimana kita, kelemahan-kelemahan atau ekses itu bagaimana kita mengoreksinya dan kemudian memberikan opsi-opsi yang tadi beberapa itu untuk melakukan penyempurnaan tentang pelaksanaan sistem pemilu kita ke depan," ucap Doli.
(azr/haf)