detikNews
2019/11/14 20:18:37 WIB

Pengacara Wawan Singgung UU KPK Baru di Sidang Eksepsi

Faiq Hidayat - detikNews
Halaman 1 dari 2
Pengacara Wawan Singgung UU KPK Baru di Sidang Eksepsi Foto: Sidang Wawan (Faiq Hidayat/detikcom)
Jakarta - Tim kuasa hukum Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan menyinggung revisi undang-undang KPK yang sudah disahkan pemerintah dan DPR. Dalam UU KPK baru, pimpinan KPK disebut tidak dapat memberikan persetujuan atau perintah pada jaksa penuntut umum.

"Dengan demikian, sebenarnya pimpinan KPK tidak dapat memberikan persetujuan atau memberikan perintah kepada Penuntut Umum untuk menuntut satu perkara di hadapan pengadilan, seperti perkara terdakwa ini," kata tim kuasa hukum Wawan saat membacakan eksepsi dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jl Bungur Raya, Jakarta, Kamis (14/11/2019).



UU KPK yang baru yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pimpinan KPK dinilai tidak mempunyai kewenangan melakukan penuntutan. Atas hal penuntutan, menurutnya harus dikembalikan kepada Kejaksaan.

"Berdasarkan argumen yang kami sampaikan di atas, hendak kami tegaskan bahwa secara absolut Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dapat bertindak melakukan penuntutan perkara pidana, termasuk perkara Terdakwa," sambung dia.

Selain itu, tim kuasa hukum Wawan menilai pengadilan Tipikor Jakarta tidak berwenang mengadili kasus korupsi pengadaan alat kesehatan dan tindak pidana pencucian uang. Menurut tim kuasa hukum Wawan, Pengadilan Tipikor Serang yang berwenang mengadili perkara tersebut.



"Maka yang berwenang mengadili perkara Terdakwa adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang," jelas dia.



Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com