Riwayat Sistem Anggaran Warisan Jokowi-Ahok yang Dianggap Anies Tidak Smart

5. Sistem e-Budgeting di era Anies

Sistem e-Budgeting ini mulai berbeda ketika berganti kepemimpinan. Sampai tahun 2018 draf anggaran masih diunggah ke situs apbd.jakarta.id. Namun, pada tahun 2019, R-KUA PPAS 2019 tak diunggah. Dokumen yang diunggah terdiri dari (APBD Perubahan) Penyempuraan dan Penyesuaian Hasil Evaluasi Raperda dan Rapergub APBD 2019, Input Perubahan RKA 2019, Penyempurnaan dan Penyesuaian Hasil Evaluasi Raperda dan Rapergub APBD 2019, Input dan Supervisi Kegiatan KUA dan PPAS Hasil Pembahasan Banggar DPRD dan Input-Supervisi Hasil Finalisasi Penyusunan RKPD.

Baca juga: Cikal Bakal APBD 2020 DKI Belum Diunggah, Bagaimana Saat Era Ahok?

Untuk rencana anggaran tahun 2020, belum ada draf yang diunggah. Padahal, saat ini KUA PPAS sedang dibahas oleh Pemprov DKI dengan DPRD. Perbedaan ini pun dibenarkan oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono.

"Iya, sekarang berbeda. Dulu, walaupun masih rancangan itu diunggah. Itu dalam rangka sebagai umpan publik, biar publik bisa memantau," kata Gembong saat dihubungi, Kamis (31/10).

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Sri Mahendra, mengakui bahwa rencana KUA-PPAS 2020 belum diunggah ke situs APBD DKI. Dokumen itu baru akan diunggah setelah selesai dibahas dengan DPRD DKI Jakarta.

"Setelah KUA-PPAS ditandatangani antara Bapak Gubernur dan pimpinan DPRD. Sistem dengan ini akan disampaikan," kata Mahendra di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

6. Sistem e-budgeting mesti disisir

Menanggapi tudingan Anies soal sistem warisan, anggota DPRD DKI dari PDIP Ima Mahdiah yang juga mantan staf Gubernur terdahulu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pun menjawab. Menurut Ima, itu bukan gara-gara sistem e-Budgeting warisan Ahok yang salah, melainkan Anies yang salah.

"Ini kan masalahnya Pak Anies yang tidak monitor anak buahnya menyusun anggaran. Malah menyalahkan sistem e-Budgeting," kata Ima, Rabu (30/10/2019).

Dia mencontohkannya, ketika Ahok sibuk menyisir anggaran. Cara itu ialah supaya tak ada anggaran siluman yang lolos.

"Saya mencontohkan apa yang dilakukan Pak BTP (Ahok) waktu menjabat Gubernur. Beliau selama 13 jam dalam sehari menyisir anggaran bersama dengan seluruh SKPD terkait, untuk bisa meminimalisir anggaran siluman," ujar Ima.

Baca juga: Ahok: Sistem e-Budgeting Baik Jika Tak Ada Niat Maling

Sementara itu Ahok pun ikut mengomentari sistem e-Budgeting itu. Menurut Ahok, sistem e-budgeting berjalan baik jika tidak ada niat melakukan korupsi.

"Sistem itu berjalan baik jika yang input datanya tidak ada niat mark up, apalagi maling. Untuk mencegah korupsi, hanya ada satu kata, transparansi sistem yang ada," ucap Ahok saat dihubungi, Kamis (31/10/2019).
(rdp/imk)