Riwayat Sistem Anggaran Warisan Jokowi-Ahok yang Dianggap Anies Tidak Smart

3. Dikunci dengan password

Salah satu alasan e-Budgeting ini sulit dimanipulasi karena dikunci dengan password. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jakarta saat itu, Heru Budi Hartono. Dia menjelaskan, ketika usulan anggaran sudah masuk ke sistem R-APBD, maka sistem dikunci dengan password dan selanjutnya akan diperiksa oleh Gubernur.

"Itu BKPAD yang me-lock atas perintah Gubernur. Setelah jadi semuanya kan diakses oleh Gubernur. Kalau beliau bilang di-lock, akan saya lock," kata Heru, 23 April 2017.

Siapa saja yang bisa mengakses atau mengotak-atik RAPBD? Pemprov hanya mengizinkan pejabat tertentu yang diberikan password untuk mengisi draf RAPBD.

Mereka yang diberikan password adalah Kepala BPKAD, Sekretaris Daerah, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, asisten-asisten dan beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Kendati begitu, akses mereka tetap terbatas.

"Yang bisa mereka lihat hanya punya mereka saja. Misalnya, suku dinas pendidikan ya yang bisa diakses ya pengajuan mereka saja," lanjut Heru.

4. Sistem e-Budgeting diganjar penghargaan

Sistem e-budgeting ini pun memanen prestasi ketika diterapkan oleh Gubernur Ahok. Pada tahun 2016 sistem ini mendapatkan penghargaan dari Bappenas.

"Termasuk keunggulan kita kan sudah e (electronic) sampai ke e-budgeting. MDGs kan juga diukur, berapa lama orang yang pendidikan, kesehatan. Ada air bersih, sampai kemampuan daya beli. Itu dia yang dinilai," ungkap Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (11/5/2016).

Setidaknya, DKI Jakarta memperoleh tiga penghargaan sekaligus saat itu, yakni Terbaik I Kategori Provinsi dengan Perencanaan Terbaik, Terbaik I Kategori Provinsi dengan Perencanaan Inovatif, Terbaik I Kategori Provinsi dengan Perencanaan Progresif.