PDIP Minta Anies Tak Menafikan Sistem Anggaran Warisan Ahok

Gembong menyebut sistem transparansi dibuat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Gembong menyampaikan Ahok ingin ada kontrol dari masyarakat dalam penyusunan anggaran.

"Kenapa di-publish zaman itu, karena mendapat umpan balik dari masyarakat. Masyarakat tahu duluan, jadi ketika dibahas, ketika program itu tidak tepat sasaran maka dikomplain publik. Maka dalam pembahasan bisa dicoret. Itu yang dulu diharapkan Ahok kan begitu," kata Gembong.

Baca juga: e-Budgeting DKI Dinilai Perlu Diperbarui Tanpa Hilangkan Sistem 'Warisan'

Sebelumnya, rencana Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020 ramai dibahas, salah satunya anggaran lem Aibon senilai Rp 82 miliar yang menjadi pertanyaan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merasa sistem anggaran DKI Jakarta saat ini sudah digital, tapi tidak smart. Akibatnya, masih ada masalah penganggaran selama bertahun-tahun.

"Iya, jadi sistemnya sekarang ini sudah digital, but not a smart system. Itu hanya digital aja, mengandalkan orang untuk me-review. Itu sudah berjalan bertahun-tahun. Karena itu ini akan diubah, tidak akan dibiarkan begitu saja. Let's do it in a smart way," ucap Anies Baswedan kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/10)

Menurut Anies, sistem yang smart bisa mengoreksi kesalahan memasukkan data. Dengan demikian, kemungkinan munculnya anggaran yang aneh akan bisa dikurangi.

"Kalau smart system dia bisa melakukan pengecekan, verifikasi. Dia bisa menguji. Ini sistem digital tetapi masih mengandalkan manual," ucap Anies.
(aik/imk)