PDIP Minta Anies Tak Menafikan Sistem Anggaran Warisan Ahok

Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengomentari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang ingin membuat sistem anggaran baru. PDIP setuju ada sistem baru tapi tidak boleh menafikan sistem e-budgeting yang sudah ada.

"Kalau memang lebih baik, monggo. Tapi jangan menafikan sistem yang sudah ada. Kalau tujuan untuk perbaiki sistem yang ada, kami hormati. Karena zaman berubah, setiap saat ada perubahan teknologi lebih canggih, kita senang hati," ucap Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono saat dihubungi, Kamis (31/10/2019).

Baca juga: Anies Salahkan Sistem Anggaran Warisan, Eks Staf Ahok Menepis

Gembong meminta Anies tidak mengalahkan sistem lama untuk membuat sistem yang baru.

"Jangan ada persiapan (sistem baru) seperti itu, kemudian seolah menyalahkan sistem yang sudah ada dia membuat sistem baru," ucap Gembong.

Sistem yang akan dibuat tidak boleh menghilangkan sikap transparansi. Transparansi masih dibutuhkan oleh masyarakat.

"Saya sampaikan, era berubah, era keterbukaan itu ditunggu-tunggu, didambakan publik," ucap Gembong.

Baca juga: Ahok: e-Budgeting Buat Semua Orang Tahu Anggaran Pulpen, Aibon, sampai UPS

Gembong menyebut sistem transparansi dibuat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Gembong menyampaikan Ahok ingin ada kontrol dari masyarakat dalam penyusunan anggaran.

"Kenapa di-publish zaman itu, karena mendapat umpan balik dari masyarakat. Masyarakat tahu duluan, jadi ketika dibahas, ketika program itu tidak tepat sasaran maka dikomplain publik. Maka dalam pembahasan bisa dicoret. Itu yang dulu diharapkan Ahok kan begitu," kata Gembong.

Baca juga: e-Budgeting DKI Dinilai Perlu Diperbarui Tanpa Hilangkan Sistem 'Warisan'

Sebelumnya, rencana Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020 ramai dibahas, salah satunya anggaran lem Aibon senilai Rp 82 miliar yang menjadi pertanyaan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merasa sistem anggaran DKI Jakarta saat ini sudah digital, tapi tidak smart. Akibatnya, masih ada masalah penganggaran selama bertahun-tahun.

"Iya, jadi sistemnya sekarang ini sudah digital, but not a smart system. Itu hanya digital aja, mengandalkan orang untuk me-review. Itu sudah berjalan bertahun-tahun. Karena itu ini akan diubah, tidak akan dibiarkan begitu saja. Let's do it in a smart way," ucap Anies Baswedan kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/10)

Menurut Anies, sistem yang smart bisa mengoreksi kesalahan memasukkan data. Dengan demikian, kemungkinan munculnya anggaran yang aneh akan bisa dikurangi.

"Kalau smart system dia bisa melakukan pengecekan, verifikasi. Dia bisa menguji. Ini sistem digital tetapi masih mengandalkan manual," ucap Anies. (aik/imk)